Darurat PHK, Pengusaha dan Pekerja Salahkan Pemerintah

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Kamis, 01/10/2015 15:55 WIB
Pemerintah dinilai tidak mampu memberikan kepastian lapangan kerja padat karya karena belum membenahi kebijakan terkait. Spanduk yang dibawa oleh mahasiswa saat berdemo di depan Istana Merdeka, Kamis, 10 September 2015. Sejumlah Mahasiswa melakukan aksi protes kepada Presiden terkait masalah harga pangan, mafia pangan dan PHK. (CNN Indonesia/Natanael Wahluya).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan pengusaha dan pekerja berharap pemerintah segera bertindak mengingat angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah semakin meningkat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah memberikan kepastian lapangan pekerjaan padat karya dengan cara membenahi berbagai kebijakan.

Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah dengan melakukan kesepakatan perdagangan dengan negara lain, agar kelebihan produksi industri padat karya dalam negeri bisa diserap langsung oleh pasar luar negeri.


"Dengan adanya hal ini, maka akan tercipta keberlangsungan tenaga kerja karena ada kepastian tujuan produksi. Selain itu, kebijakan ini kan juga bisa menarik prinsipal asing berbasis ekspor untuk berinvestasi di Indonesia," jelasnya di Jakarta, Kamis (1/10).

Lebih lanjut, Anton menerangkan bahwa Indonesia merupakan lokasi potensial karena memiliki penduduk yang banyak. Akibat jumlah penduduk yang banyak itu, menurutnya, Indonesia juga merupakan pasar potensial sehingga para investor di Indonesia seharusnya bisa dijanjikan pasar ekspor dan juga pasar domestik yang sama-sama kuat.

"Kalau misalkan produsen asing banyak ekspor barang ke Indonesia namun tak membuat basis produksinya di sini kan artinya ada yang salah. Disinilah kami butuhkan kebijakan pemerintah untuk menjamin investasi yang bisa memberikan kestabilan jumlah tenaga kerja," jelas Anton.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia (LII) Rekson Silaban mengatakan bahwa pemerintah juga perlu memberikan kompensasi kepada korban PHK dalam bentuk subsidi tunai langsung. Menurutnya, hanya itulah solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli buruh korban PHK selama belum ada solusi konkrit dari pemerintah.

"Memang mau tak mau harus digenjot konsumsinya, apalagi konsumsi itu merupakan komponen terbesar di pertumbuhan ekonomi. Kita bukan negara lain yang bisa bergantung dari sisi produksi," terang Rekson di lokasi yang sama.

Ia merujuk pada data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan bahwa porsi konsumsi swasta di Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) nasional rata-rata sebesar 56 persen di semester I 2015. Kalau hal ini dibiarkan terus, terang Rekson, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tak akan mencapai target yang diinginkan.

"Namun jangan selamanya buruh yang kena PHK ini dikasih subsidi terus, karena dalam waktu jangka panjang kita harus keluar dari mengandalkan konsumsi dan lebih mengandalkan sisi produksi," tambahnya.

Namun dalam memastikan efektifitas kebijakan-kebijakan itu, keduanya sepakat bahwa diperlukan data yang akurat terkait PHK. Pasalnya, hingga saat ini belum ada basis data yang jelas dan disinyalir banyak industri-industri yang belum lapor terkait angka PHK yang terjadi.

"Ini kembali ke urusan pemerintah, bagaimana memunculkan data yang akurat. Memang masing-masing asosiasi industri punya data terkait PHK yang terjadi, tapi apakah hal itu sudah dilaporkan juga? Dari tahun ke tahun data PHK itu siluman," jelas Anton.

Apalagi menurutnya, kini indikasi penambahan angka PHK makin terasa setelah adanya data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa sudah ada 682 ribu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mencairkan jaminan hari tua sepanjang tahun ini. Semakin cepat dan akurat pemerintah melakukan pendataan, maka bisa cepat tercipta kebijakan yang mencegah PHK berkelanjutan.

Sebagai informasi, data Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengatakan bahwa sepanjang tahun ini telah terdapat 62.321 PHK yang tersebar di 14 provinsi. Di dalam data tersebut, provinsi Jawa Timur memiliki jumlah PHK terbanyak yaitu 24.599 orang atau 39,52 persen dari jumlah terdata.

Sedangkan pada periode yang sama, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat adanya PHK sebesar 42.449 orang yang terdapat di 7 provinsi. Pada data tersebut, Kalimantan Timur malah menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak yaitu 10.721 orang, atau 25,25 persen dari jumlah tersebut. (gen)


ARTIKEL TERKAIT