Mantan Menkeu Sebut Paket Kebijakan Jokowi Abaikan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru Fuad Bawazier menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mendapat respons positif dari pengusaha sekaligus mengabaikan masyarakat.

Fuad menilai, pemerintah keliru dalam menerbitkan paket kebijakan yang terlalu berorientasi kepada pengusaha atau pemilik modal. Selain itu menurutnya paket kebijakan ekonomi jilid II akan sulit berdampak ke masyarakat.

“Perekonomian sudah terlanjur lesu dan berat, bermula saat kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun,” ujar Fuad di Jakarta, Minggu (4/10).

Ia juga menilai paket kebijakan ekonomi jilid II menunjukkan pemerintah terkesan ragu dengan kemampuan dalam menjalankan kebijakannya sendiri. "Paketnya itu sendiri memang tidak begitu greget, seperti paket yang tidak ikhlas, ragu, dan takut," katanya.

Ia mencontohkan seperti pemangkasan izin investasi menjadi tiga jam tidak ada esensinya. Sebab, menurutnya selama ini dengan menjanjikan perizinan investasi selesai dalam delapan hari pun tidak berjalan. "Delapan hari tidak jalan karena perizinan lama dan tidak serius," katanya.

Ia membandingkan pada saat era Orde Baru, paket kebijakan ekonomi bisa langsung dijalankan dan dirasakan masyarakat, karena pemerintah daerah langsung menerapkannya.

Paket Pengganti

Untuk menggantikan paket kebijakan ekonomi jilid II yang menurutnya tidak bermanfaat, Fuad mengusulkan tujuh paket pengganti yang dinilainya lebih riil dan memasyarakat.

Pertama, Fuad mengatakan pemerintah tidak perlu mengusut asal usul uang deposito yang ada di bank. Sehingga dengan kebijakan ini diharapkan masyarakat akan terdorong menyimpannya di bank agar pendanaan bank lebih kuat.

Kedua, pemerintah tidak perlu mengusut uang asal usul modal. Ia menjelaskan tidak mengusut modal dalam artian pemerintah tidak perlu mengusut pajak dan uang modal yang datang ‎dari dalam dan luar negeri.

Ketiga, Fuad mengusulkan pemerintah segera menurunkan harga BBM. Hal ini dilakukan untuk menaikkan konsumsi dan mengerakkan mesin ekonomi masyarakat.

Keempat, pemerintah juga perlu menurunkan tarif dasar listrik (TDL) baik rumah tangga maupun industri. Penurunan TDL dilakukan khususnya kepada rumah tangga agar memiliki uang lebih untuk konsumsi.

Pilihan Redaksi Darurat PHK, Pengusaha dan Pekerja Salahkan Pemerintah Jokowi Minta Bunga Bank Turun, Darmin Bantah Intervensi BI Threshold Kepemilikan Asing di Properti Dinilai Terlalu Mahal

Kelima, Fuad mengusulkan pemerintah melakukan deregulasi total perizinan. Sebab, menurutnya perizinan di Indonesia sudah menjadi bisnis luar biasa bagi pejabat, karena untuk mengurus izin harus menggunakan calo.

Keenam, Fuad mengusulkan pemerintah untuk melonggarkan pertambangan rakyat agar lebih hidup. Ia meminta pemerintah untuk tidak menghentikan izin pertambangan rakyat.

Ketujuh, pemerintah diminta memberikan izin kepada individu pribadi atau orang asing untuk memiliki non landed house di sekitar Jabodetabek agar pasar properti berjalan.

Sementara Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta menjelaskan paket kebijakan ekonomi menyasar penguatan fundamental ekonomi dan kondisi saat ini tidak bisa disamakan seperti zaman Orde Baru.

"Intinya paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat kerangka fundamental ekonomi. Kedua, keadaan ekonomi juga telah berubah," ujar Arif.