Jokowi Mau Turunkan Harga BBM, DPR Sebut Momentum Sudah Lewat

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Yudha menilai pemerintah telah mengambil putusan yang salah lantaran telah mempertahankan harga jual bahan bakar minyak (BBM) premium pada 1 Oktober 2015 kemarin.

Satya bilang pemerintah seharusnya menurunkan harga jual produk BBM PT Pertamina (Persero) karena pelemahan harga minyak dunia dan minyak pasar Singapura (MOPS).

"Harusnya 1 Oktober kemarin turun. Kalau diturunkan sekarang jadi hilang momentum," ujar Satya di Jakarta, Senin (5/10).

Berangkat dari hal tersebut, Satya menganggap pemerintah hanya membuang-buang waktu karena baru memikirkan perubahan harga pada saat ini. Padahal keputusan mengenai penurunan harga BBM bisa dilakukan pada saat harga minyak dunia sedang rendah-rendahnya.

"Jadi kalau sekarang berbicara penurunan di 5 Oktober, itu sudah lucu. Waktu evaluasi kan sudah kita batasi kan," ungkap Satya.

Seperti diketahui, menyusul kerugian yang dialami Pertamina akibat menjual premium dan solar subsidi di bawah harga keekonomian beberapa waktu lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menetapkan bahwa harga jual dua jenis BBM tersebut tak mengalami perubahan, meski harga minyak dunia tengah anjlok.

Pilihan Redaksi Istana Bahas Nasib Harga Jual BBM Malam Ini Menko Darmin Bantah Paksa Harga BBM Pertamina Diturunkan Jokowi: Penurunan Harga BBM Belum Diputuskan

Penetapan itu sendiri diambil Sudirman agar manajemen Pertamina mampu mengutip untung pada periode Oktober hingga Desember 2015 untuk menutupi kerugian yang diklaim mencapai Rp 14,8 triliun.

Merespons kebijakan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar mantan petinggi divisi pengadaan Pertamina, Integrated Supply Chain (ISC) itu mengevaluasi ulang penetapan harga jual BBM lantaran saat ini harga minyak dunia sudah berada di level US$ 46 per barel.

Berbekal wacana tadi, Satya pun menegaskan bahwa jika nantinya pemerintah menurunkan harga BBM, harganya harus sama dengan harga keekonomian. Ini dimaksudkan agar masyarakat tak menganggap mereka telah menyubsidi negara.

"Sebenarnya keputusan ini agar lebih transparan saja. Karena kita tidak mengikuti harga pasar secara mutlak, makanya harga itu dijaga. Itu yang membedakan ekonomi pasar dengan yang tidak," kata Satya. (gen)