Garap Kereta Cepat, Jokowi Izinkan Konsorsium BUMN Berutang

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) yang telah ditunjuknya menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mencari pendanaan yang dibutuhkan. Setelah Jepang memastikan mundur dari proyek tersebut, diyakini konsorsium BUMN akan menggunakan estimasi kebutuhan dana sebesar US$ 5,5 miliar yang disebutkan China Railway Corporation dalam hasil studi sebelumnya.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, Jokowi membuka peluang konsorsium BUMN yang dipimpin PT Wijaya Karya Tbk untuk mencari dana melalui tiga skema.

Pertama, konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dapat menerbitkan obligasi.

Kedua, konsorsium dapat mencari pinjaman atau utang dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral.

Ketiga, pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penugasan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta–Bandung, tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah,” ujar Jokowi dalam aturan tersebut, dikutip Selasa (13/10).

Selain itu, Pasal 6 Perpres yang diteken Jokowi pada 6 Oktober lalu menegaskan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka pelaksanaan penugasan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta–Bandung harus memaksimalkan kandungan lokal.

Mantan Walikota Solo juga mensyaratkan apabila konsorsium BUMN memutuskan untuk menggandeng mitra dari luar negeri, maka perusahaan tersebut harus melakukan alih pengetahuan dan teknologi kepada konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan.

Pilihan Redaksi Kereta Cepat Bakal Topang Sentra Industri Baru di Jawa Barat Rencana Pengembangan Kampus ITB Terbantu Proyek Kereta Cepat Jokowi Tunjuk Wijaya Karya Pimpin Konsorsium Kereta Cepat

Proposal China

Jika menilik proposal yang diajukan China Railway Corporation, kebutuhan investasi sebesar US$ 5,5 miliar diusulkan untuk dipenuhi sebesar 60 persen atau US$ 3,3 miliar oleh konsorsium BUMN Indonesia dan 40 persen sisanya atau US$ 2,2 miliar ditanggung China Railway Corporation.

Menteri BUMN Rini Soemarno sendiri telah menginstruksikan agar konsorsium BUMN bisa menggunakan 25 persen kas internal empat perusahaan pelat merah untuk mendanai kebutuhan tersebut. Sementara 75 persen sisanya, ia menyatakan bisa menggunakan pinjaman perbankan.

“Komposisinya 60 persen didanai konsorsium Indonesia yang terdiri dari WIKA, PTPN VIII, KAI dan ada juga Jasa Marga. Sekitar 75 persen dari total kebutuhan investasi konsorsium akan dipasok dari pinjaman perbankan dengan tenor 60 tahun. Sementara sisanya, berkisar 25 persen didapat dari ekuitas perusahaan pelat merah yang ditunjuk untuk menggarap proyek tersebut,” ujar Rini di sela rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/10) lalu. (gen)