BKPM Temukan Dua Usulan DNI yang Bakal Panas Diperdebatkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memulai tahap penjaringan usulan bidang usaha yang harus dibatasi atau dibuka untuk asing dalam proses penyusunan daftar negatif investasi (DNI) sejak pekan lalu. Dari 28 usulan bidang usaha yang disampaikan kementerian/lembaga teknis, Kepala BKPM Franky Sibarani memperkirakan bakal terjadi perdebatan hangat antara pemerintah dan pengusaha terkait dua usulan DNI yaitu bidang perikanan dan bioskop.

Franky mengatakan, salah satu tujuan pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang DNI dalam enam bulan ke depan adalah untuk mempermudah pengembangan investasi bagi calon penanam modal asing. Sehingga perubahan komposisi modal asing dan dalam negeri yang diusulkan dan disepakati nantinya bisa menggambarkan visi pemerintah terhadap pengembangan investasi di sektor tersebut.

“Sebagai contoh, usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang cukup clear menggambarkan visi pengembangan investasi sektor maritim. KKP mengusulkan sektor hulu ditutup untuk asing, sementara sektor hilir dibuka seluas-luasnya,” ujar Franky, Senin (19/10).

Pilihan Redaksi Kepala BKPM Minta Pemerintah Jaga Konsistensi DNI Baru Bisnis Makam dan Panti Jompo Bakal Masuk DNI BKPM Akui Usulan Baru DNI Lebih Banyak Menguntungkan Asing

Ia berpendapat, usulan ini bermanfaat untuk mengembangkan investasi di sektor maritim termasuk industri perkapalan nasional serta menyerap tenaga kerja untuk anak buah kapal (ABK). Sebelumnya di sektor hilir industri maritim, pemerintah mensyaratkan investor asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal.

Sektor lainnya yang juga akan menimbulkan perdebatan adalah bidang usaha pertunjukan film yang diusulkan untuk terbuka bagi penanaman modal asing. Usulan tersebut merombak regulasi sebelumnya yang mensyaratkan 100 persen modal dalam bioskop adalah berasal dari perusahaan dalam negeri.

Selain itu, ungkap Franky, sektor penunjang migas juga mendominasi pembahasan dengan sembilan bidang usaha yang mayoritas membahas mengenai sektor penunjang migas tersebut.

“Poin-poin masukan tahap awal itu semua yang akan dibahas oleh tim DNI yang beranggotakan lintas kementerian,” jelasnya. (gen)