Klaim Pemerintah Sukses Berantas Mafia Migas di Tahun Perdana

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku telah mengantongi sederet prestasi seiring dengan satu tahun berjalannya roda pemerintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sudirman mengatakan, satu prestasi yang bisa dilihat secara nyata oleh masyarakat adalah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang direlokasikan untuk sektor yang lebih produktif.

“Pemerintah banyak sekali mengambil keputusan fundamental. Misalnya subsidi (premium) itu sesuatu yang berbelas tahun dibicarakan. Dan karena courage, moral courage dari Presiden Jokowi, maka itu diselesaikan," ujar Sudirman di kantor Kepresidenan, kemarin malam.

Selain mencabut subsidi, Sudirman bilang keputusan yang juga diklaim menjadi keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam satu tahun terakhir di sektor migas adalah perbaikan rantai pasokan bahan bakar minyak (BBM) impor yang kerap dituding sarat kepentingan atau vested interest.

Hal ini ditunjukkan melalui sikap pemerintah yang berani mengaudit kegiatan bisnis anak usaha PT Pertamina (Persero) di Singapura yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Saya kira (di sini) kita bicara mengenai mafia migas. Keputusan beliau (Pesiden) jelas, Petral diaudit, dilikuidasi, kemudian diselesaikan. Dan hasilnya memang terbukti nanti apabila auditnya selesai menunjukkan betapa cerobohnya, betapa banyaknya praktek-praktek masa lalu yang betul-betul merugikan negara dan masyarakat," tegasnya.

Yang menarik, mantan bos PT Pindad (Persero) ini juga sempat menyinggung prestasi pemerintah dalam menghentikan praktik 'main mata' di dalam pemanfaatan fasilitas kilang pengolahan milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang akhirnya diproses di jalur hukum.

Sudirman mengungkapkan, dengan upaya pengoptimalan kembali kilang TPPI pemerintah optimistis kinerja Pertamina bisa meningkat.

"Kilang TPPI itu bertahun-tahun dijadikan mainan. Masa pejabat negara dipermainkan partner swasta? Tapi (bagusnya) di pemerintahan ini diputuskan bahwa kilang TPPI diambil alih dan dikelola Pertamina," tegasnya.

Berangkat dari upaya perbaikan tersebut, Sudirman meminta agar semua pihak bekerjasama dalam rangka memperbaiki tata kelola sektor energi dan pertambangan kedepannya.

Pilihan Redaksi Menteri Sudirman Said Klaim Sejumlah Keberhasilan Pimpin ESDM Enam Staf Kementerian Tak Bisa Ungkap Penembakan Kantor ESDM Sarat Kepentingan, Revisi UU Migas Dipastikan Molor ke 2016

"Saya mengatakan di forum DPR bahwa hal ini fundamental change, perubahan fundamental yang sangat mendasar, yang dampaknya baru akan terasa dalam tahun-tahun ke depan, dan saya kira ini mesti konsisten kita laksanakan," tandas Sudirman.

Di kesempatan berbeda, pengamat kebijakan energi Yusri Usman mengapresiasi sejumlah langkah yang telah diambil pemerintah, khususnya mengenai perbaikan rantai pasokan BBM impor yang selama ini dijalankan Petral atas perintah jajaran Pertamina pusat.

Yusri menegaskan sudah seharusnya dengan perbaikan tersebut pemerintah juga berani menindaklanjuti hasil audit Petral jika di di dalamnya ditemukan beberapa kejanggalan atau pun dugaan korupsi.

"Tapi yang terpenting itu masyarakat bisa secara langsung merasakan penghematan dari perbaikan rantai pasokan BBM dengan harga minyak yang rendah. Khan katanya, dengan perbaikan itu Pertamina sudah bisa berhemat atas pembelian minyak impor yang sekarang dilakukan oleh divisi Integrated Supply Chain," cetus Yusri. (gen)