BEI Tentang Kebijakan Sepihak BKPM Soal Emiten

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 04/11/2015 18:21 WIB
Otoritas bursa saham juga menolak larangan mempekerjakan komisaris asing di perusahaan nasional. Direksi Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio. (CNN Indonesia/Giras Pasopati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa Efek Indonesia (BEI) mengkritisi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Penanaman Modal. Pasalnya, ada klausul yang mewajibkan perubahan status perusahaan nasional yang melantai di bursa menjadi penanaman modal asing (PMA).

Direktur Utama BEI Tito Sulistio menyorot pasal 25 ayat (3) Perka BKPM Nomor 14/2015 yang berbunyi “Perubahan modal perseroan bagi perusahan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, apabila terdapat penanam modal asing yang tercatat dalam akta perusahaan, maka status perusahaan menjadi PMA".

“Buat saya tidak masuk akal. Tiap hari masak semua listed company jadi PMA,” tutur Tito  kala ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/11).


Tito menuturkan, sesuai Pasal 2 UU Nomor 25/2007, yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Perka BKPM 14/2015 dikeluarkan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi II pada awal Oktober lalu. Tito mengaku sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait ketidaksinkronan aturan tersebut dengan UU Penanaman Modal.

“Saya sudah laporan, kalau tidak salah Pak Muliaman (Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad) akan bertemu secara resmi dengan mereka. Saya sudah ketemu dengan Pak Darmin (Menko Darmin Nasution)," tuturnya.

Darmin Nasution  sempat mempertanyakan aturan tersebut kepada Tito Sulistio. "Tidak tahu Pak, bukan saya yang mengeluarkan (Perka BKPM 14/2015),” jawab Tito.

Selain itu, Tito juga mengkritik Pasal 4A Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 35 Tahun 2015. Dalam pasal tersebut disebutkan pemberi tenaga kerja asing (TKA) yang berbentuk PMDN dilarang memperkerjakan TKA dengan jabatan komisaris. Hal itu kontradiktif dengan upaya pemerintah yang ingin menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Orang asing mau investasi di Indonesia, di bursa, tidak boleh punya komisaris (asing). Ini pertanyaannya simple kita mau menarik investor asing ke Indonesia atau tidak? Kita mau menambah pendapatan pajak atau tidak?,” ujarnya. (ags/gen)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK