Menteri Basuki Berharap AIIB Suntik Dana ke Proyek Bendungan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengestimasi kebutuhan awal pembiayaan untuk 49 proyek bendungan di Indonesia mencapai Rp 700 triliun hingga 2019. Namun, ketersediaan pendanaan saat ini baru sekitar Rp 200 triliun sehingga dipertimbangkan untuk menarik utang baru dari lembaga keuangan internasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M. Basuki Hadimuljono mengungkapkan, saat ini dari 7,2 juta hektar lahan irigasi baru sekitar 11 persen yang mendapat pasokan air dari 231 bendungan di Indonesia. Hingga 2019, Basuki mengatakan pemerintah mencanangkan pembangunan 49 bendungan baru dan itu pun hanya cukup untuk mengairi 19 persen dari total lahan irigasi.

"Kita punya potensi bendungan di 72 lokasi. Dari sisi kesiapan, FS (feasibility study), desain, itu lima tahun ke depan baru 49 proyek," ujarnya.  

Dalam Rencana Strategis (Renstra) kementeriannya, Basuki mengatakan dibutuhkan anggaran hampir Rp 700 triliun untuk membangun banyak bendungan hingga 2019. Dengan alokasi yang ada saat ini baru sekitar Rp 200 triliun, ia mempertimbangkan penarikan utang untuk menambal selisih kurangnya yang cukup besar.

"Dalam mid term review di akhir 2016 akan diputuskan, apakah kita mau minta anggaran lebih atau utang.," katanya.

Karenanya, lanjut Basuki, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengusulkan proyek-proyek bendungan untuk bisa didanai dari lembaga keuangan internasional. Sejauh ini, beberapa proyek bendungan sudah masuk dalam daftar Buku Biru (Bluebook) yang disusun Bappenas untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia.

Bersamaan dengan kedatangan Presiden Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB) Jin Liqun, Basuki berharap proyek bendungan bisa menjadi sasaran pembiayaan bank infrastruktur kawasan Asia tersebut.

"Alasannya kalau bendungan itu kan murni kebutuhan publik. Bendungan hampir tidak mungkin dikerjasamakan dengan swasta, makanya kalau ada pinjaman itu akan lebih aman," katanya. (ags)