Jokowi Kantongi Bukti, Istana Ultimatum Makelar Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan selama ini banyak pihak yang mencoba untuk menjembatani pertemuan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Namun, ia menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan pernah mau hadir dalam pertemuan yang diatur oleh broker.

"Ada beberapa orang yang mencoba untuk menjembatani, pemilik Freeport bertemu dengan Presiden. Presiden menyatakan tidak akan pernah bertemu melalui middle man atau arrangement siapapun, karena presiden bisa bertemu secara langsung dengan pemilik Freeport tersebut," ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/11).

Pramono mengatakan, Jokowi telah mengetahui beberapa oknum yang disebut terlibat dalam perkara pencatutan namanya. Menurutnya, presiden telah membaca dan mendengar rekaman yang menjadi bukti kasus tersebut beberapa waktu yang lalu.

"Yang jelas, Presiden sudah memiliki data secara lengkap, baik itu rekaman, transkrip, dan yang namanya Presiden ini mata dan telinganya banyak, sehingga ini menjadi peringatan bagi siapapun yang mengatasnamakan Presiden, maka perlu hati-hati," katanya menegaskan.

Pihak Istana pun yakin bahwa barang bukti berupa rekaman yang diberikan kepada Presiden merupakan bukti asli. "Ya kalau ada rekamannya, diperdengarkan pada kita masa diragukan?" katanya.

Presiden, lanjut Pramono, sebenarnya menginginkan agar proses perpanjangan kontrak karya dan regulasi di masa depan dilakukan secara terbuka. Selain itu, imbuhnya, Presiden berharap semua peraturan perundang-undangan nantinya tidak perlu lagi ada interaksi antarmanusia.

Pilihan Redaksi KPK Buka Pintu Pengaduan Kasus Freeport Komunikasi Setya-Mega Sebatas Undangan Pernikahan Tiba dari Australia, Luhut akan Klarifikasi Pencatutan Nama

"Kalau perlu, tidak perlu lagi ada dokumen terus tanda tangan, jadi sudah dilakukan secara computerized, termasuk di perpajakan, BKPM. Nah dalam dunia seperti ini kok masih ada yang bermain-main dengan menggunakan katakanlah penyebutan nama-nama yang harusnya menjadi simbol kita dan itu sangat tidak proper," katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan nama politikus yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta jatah saham kepada Freeport ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam bukti yang disampaikan Sudirman, politikus tersebut menjamin kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan diperpanjang.

Selain itu, politikus tersebut diduga diduga juga meminta jatah 49 persen saham pembangkit listrik di Papua. (ags)