Usai pertemuan, Rizal mengungkapkan tol dalam kota Bandung sepanjang 20 kilometer (km) tersendat pembangunannya selama dua tahun akibat kendala pembebasan lahan yang dimiliki oleh instansi pemerintah sendiri.
Ia menyebut tol dalam kota melintasi aset milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM, Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN dan beberapa instansi lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Hambatannya selama dua tahun terakhir meskipun dananya sudah ada pinjaman dari JICA Jepang, proyeknya tidak jadi-jadi karena sebagian besar tanah itu milik kementerian dan lembaga-lembaga. Ada 18 kementerian dan lembaga yang sampai sekarang belum beres, jadi hari ini kami bahas soal itu,” jelas Rizal.
“Ada aturan undang-undangnya bahwa tanah negara kalau tidak dipakai bisa diserahkan tanpa perlu diganti. Tetapi seandainya perlu diganti, kami akan pikirkan dananya dari mana, apakah dari APBN atau pemerintah daerah,” lanjutnya.
Rizal berharap proses konstruksi jalan tol dalam kota bisa dimulai Januari 2016 dengan target penyelesaian pada akhir 2017.
Selain memiliki rencana membangun jalan tol dalam kota, Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung juga mengutarakan rencana pembangunan transportasi publik sejenis monorail dengan biaya yang lebih murah. Transportasi ini diharapkan bisa mulai dibangun pertengahan tahun 2016.
“Kombinasi ini harus dimunculkan, antara perbaikan infrastruktur jalan dan juga transportasi publik berbasis rel. Saya mewakili kepala daerah, karena semua itu mahal, kalau tidak dibantu oleh APBN maka mimpi ini tidak akan jalan,” jelas Ridwan.
Proyek monorail sepanjang 20 km disebut Ridwan membutuhkan investasi sebesar Rp 5 triliun dan dirancang untuk mengelilingi kota Bandung. Pembangunan proyek monorail tahap pertama direncanakan mulai dilakukan pada 2016 sepanjang 5 km pertama dari Pasteur sampai Gedung Sate, Surapati. (gen)