Pemerintah Optimalkan APBN Lewat Hilirisasi Industri Sawit

Bali, CNN Indonesia -- Pemerintah mendorong hilirisasi industri sawit guna menjaga kesinambungan usaha di tengah kejatuhan harga komoditas. Strategi ini disokong oleh kebijakan mandatori biodiesel guna meningkatkan penggunaan sawit sekaligus mengoptimalkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahazil Nazara mengatakan Indonesia tidak bisa lagi menikmati keuntungan dari penjualan  produk hulu menyusul rendahnya harga komoditas. Untuk itu, hilirisasi industri sawit perlu didorong, antara lain dengan meningkatkan daya serap biodiesel.

“Dalam situasi ini, harus kita ubah orientasi pendapatan negara. Harga minyak bumi rendah sama seperti harga CPO (crude palm oil). Diharapkan dengan langkah hilirisasi melalui peningkatan daya serap biodiesel dapat menjadi fondasi kita untuk menciptakan hilirisasi sawit  dengan produk akhir yang lain,” kata Suahazil Nazara dalam acara Indonesia Palm Oil Conference 2015 (IPOC 2015) di Bali, Jumat (27/11).

Secara kelembagaan, kata Suahasil, program hilirisasi industri sawit ditandai dengan dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebungan (BPDP) sawit pada pertengahan tahun ini. Dalam rangka menjaga kesinambungan industri perkebunan sawit, pelaku usaha di sektor ini dikenakan pungutan sawit (CPO fund), yang besaran tarifnya akan semakin kecil jika produk olahan sawit diekspor.

Selain itu, lanjutnya, program utama dari BPDP  adalah meningkatkan mandatori biodiesel. Peningkatan produksi dan serapan biodisel mendongkrak kebutuhan pasokan minyak sawit dan bisa mengurangi impor solar.

“Kebijakan baru ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri sawit, termasuk meningkatkan daya serap biodiesel oleh Pertamina (PT Pertamina) sebagai ganti minyak fosil,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah telah mengalihkan subsidi bahan bakar minya (BBM) untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial. Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana untuk infrastruktur sebesar Rp 290 triliun. Suahasil memperkirakan penyerapannya pada tahun ini hanya sebesar Rp190 triliun. Kendati tidak mencapai target, realisasi pada tahun ini diyakini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 130 triliun.

(ags/gen)