Jokowi Tuntut Transparansi Pencairan Dana Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntut efektivitas dan transparansi penggunaan dana bantuan sosial (Bansos), yang saat ini nilainya mencapai Rp100,3 triliun. Caranya dengan memastikan alokasinya tepat sasaran dan mengeluarkan dana tersebut dari pos belanja barang.

Menurut Jokowi, perlu ada kejelasan mengenai penggunaan dana bansos. Apalagi, dana tersebut tersebar di sejumlah kementerian. Sehingga, diharapkan tidak tercampur dengan belanja barang.

"Ada angka besar sekali, Rp100,3 triliun. Saya harapkan dana Bansos yang tersebar di beberapa kementerian ini betul-betul, tidak tercampur dengan belanja barang, sehingga lebih terencana dan tepat sasaran," ujar Jokowi saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/11).

Pilihan Redaksi Periksa Dirut Bank Sumut, Kejagung Temukan Aliran Dana Bansos Perkara Bansos, Kejagung Periksa Plt Gubernur Sumut Esok Muhammadiyah Diduga Terima Dana Bansos dan Hibah Sumut

Oleh karena itu, Jokowi meminta dibuat perencanaan yang jelas dan lebih sederhana agar pencairan dana Bansos lebih transparan dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan atau tepat sasaran.

"Perlu dibuatkan aturan jika memang diperlukan," tutupnya.

Pada awal pemerintahannya, Jokowi telah meminta agar pos anggaran Bansos dihapuskan dari anggaran pemerintah daerah dan kabupaten di seluruh Indonesia. Penghapusan tersebut diinstruksikan karena dana bansos kerap diselewengkan oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar dana bansos difokuskan pengelolaannya di tangan Kementerian Sosial (Kemsos). Bahkan, KPK meminta agar penggunaan dana bansos pada tahun lalu dibekukan guna menghindari penyelewengan penggunaan. (ags)