Menkeu dan BI Usul Bailout Bank Gagal dari Profisi Perbankan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) mengusulkan agar penanganan krisis keuangan menggunakan dana talangan (bailout) tak lagi menggunakan uang negara, melainkan memakai setoran profisi perbankan.
Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih menekankan perlunya tanggung jawab presiden sebagai pemimpin negara dalam mengatasi krisis keuangan yang sewaktu-waktu bisa kembali menggunakan dana talangan negara.

Pilihan Redaksi Pemerintah dan DPR Beda Visi Soal Peran Presiden Atasi Krisis Antisipasi Krisis 2016, Menkeu Siap Borong Obligasi Negara Tak Mau Kasus Century Terulang, BI Selektif Bantu Bank Gagal

Perbedaan sikap ini ini mewarnai ini pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) di gedung Parlemen, Senayan, Senin (30/11).

Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menjelaskan perhatian dalam RUU JPSK tersebut adalah masalah tanggungjawab ketika krisis. Menurutnya, penanganan krisis harus melibatkan Presiden sebagai penanggungjawab, terutama ketika harus memutuskan pemberian dana talangan (bailout) bagi bank yang berdampak sistemik (Systemally Important Bank) menggunakan APBN.

“Harus ada Presiden, kalau ada apa-apa Presiden yang tanggung jawab, Presiden yang katakan darurat,” kata Fadel.

Selain soal pengambilan keputusan, menurutnya, DPR juga menyoroti mekanisme kerja para anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) saat penanganan krisis.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan pengambilan keputusan terkait pihak yang berhak menentukan kondisi krisis masih akan terus dibahas termasuk penyediaan dana talangan bagi bank yang dianggap bermasalah.

Ia menuturkan jika keputusan melibatkan uang publik memang perlu dipikirkan siapa yang harus mengambil keputusan.

"Kalau penambahan modal oleh bank atau LPS sendiri tidak masalah. Tapi kalau begitu pakai uang negara, kami tentukan profisi bank yang mengambil kebijakan itu," ujar Bambang.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto mengatakan BI mendorong minimalisasi penggunaan uang negara dalam pemberian dana talangan (bailout) kepada bank. BI pun mengusulkan penggunaan dana dari pungutan profisi perbankan.

"Bank-bank harus menyiapkan dirinya sendiri dengan menambah modal, capital buffer itu ditambahkan dulu sehingga ketika krisis kita bisa pakai buffer itu," katanya. (ags)