Bank Dunia Setujui Kerangka Kerja Indonesia Senilai US$10 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Guna mendorong pengembangan infrastruktur dan program-program sosial demi mengentaskan kemiskinan, Dewan Eksekutif Kelompok Bank Dunia menyetujui Kerangka Kerja Kemitraan Negara terbaru untuk Indonesia yang akan berlaku selama lima tahun dan diharapkan akan memberikan dukungan lebih dari US$10 miliar.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg mengatakan Kerangka Kerja untuk tahun 2016-2020 adalah salah satu kerangka kerjasama terbesar untuk sebuah negara bagi Kelompok Bank Dunia.

Ia menyatakan hal ini mencerminkan kuatnya kerjasama antara Indonesia dengan lembaga-lembaga dalam Kelompok Bank Dunia, yaitu the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Finance Corporation (IFC) and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

“Kami percaya Indonesia akan memanfaatkan peluang besar kedepan dan akan semakin tangguh menghadapi tantangan-tantangan global dan domestik. Kerjasama yang telah berjalan enam dekade kini semakin kuat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/12).

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengatakan Kelompok Bank Dunia menyambut baik dukungan baru ini dan komitmen Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan secara lebih luas.

“Hal itu dilakukan melalui investasi pada program-program infrastruktur dan layanan umum seperti kesehatan, serta program perlindungan sosial yang akan membantu masyarakat miskin secara langsung,” katanya

Rodrigo menjelaskan, kerjasama ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia, atau RPJMN, dan berfokus pada enam bidang kerjasama antara Kelompok Bank Dunia dengan pemerintah, sektor swasta dan mitra-mitra pembangunan lainnya, termasuk mendukung:

• Program infrastruktur nasional yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perbaikan taraf hidup masyarakat Indonesia
• Sektor energi, guna meningkatkan pengembangan energi berkelanjutan dan menghubungkan akses listrik kepada jutaan keluarga;
• Program untuk membangun ekonomi maritim serta memperbaiki perhubungan dan logistik;
• Upaya pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan lebih banyak dan membelanjakannya secara lebih efektif;
• Pemerintah daerah agar menyediakan layanan yang lebih baik dalam hal kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air;
• Upaya lebih banyak dan komprehensif guna melindungi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar, termasuk upaya menghentikan kebakaran lahan gambut dan deforestasi, menuju pengurangan emisi karbon dan pengembangan matapenceharian yang berkelanjutan untuk masyarakat miskin.

Sebagai tambahan, Kerangka Kerjasama ini juga menyerukan perlunya kerjasama multi-sektor yang akan meningkatkan investasi dunia swasta dan memperkuat iklim usaha serta fungsi pasar, sambil memastikan bahwa semua upaya dilakukan demi mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan ekstrim.

Manajer Perwakilan IFC Indonesia, Sarvesh Suri mengatakan kerjasama dengan Indonesia bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi demi mendukung kalangan swasta untuk ikut ambil bagian, mengingat pentingnya peran mereka dalam pembangunan Indonesia.

“Ini bukan saja untuk mendorong agar investasi swasta dapat menjawab kebutuhan infrastruktur. Sektor swasta pun bisa menjadi mitra yang kuat dalam memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat miskin, mendukung usaha kecil dan menengah serta pengusaha perempuan, dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan, yang dapat mengurangi kemiskinan serta dampak perubahan iklim,” katanya.

Pilihan Redaksi OPEC Tak Kurangi Produksi, Harga Minyak Bisa US$20 Renminbi Dijadikan Special Drawing Rights, BI Waspada IMF Resmikan Masuknya Yuan Sebagai Special Drawing Rights

Jika diimplementasi secara penuh, ia menyatakan Kerangka Kerjasama baru ini akan meningkatkan pinjaman IBRD hingga US$7,5 miliar dan kerjasama baru IFC senilai hingga US$3 miliar dalam bentuk saham, pinjaman, jaminan dan mobilisasi, serta program MIGA yang lebih aktif, yang akan meningkatkan perlindungan terhadap risiko politik dan jaminan gagal bayar.

Sebagai bagian dari dukungan finansial ini, Dewan juga menyetujui Development Policy Loan (DPL) untuk Energi Inklusif dan Berkelanjutan senilai US$500 juta guna mendukung perbaikan kebijakan Pemerintah Indonesia, termasuk terkait dengan investasi pemerintah dan swasta pada energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan, terutama panas bumi yang merupakan sumber energi terbarukan kedua terbesar di Indonesia. (gir)