Abadi Poernomo, Ketua API mengatakan PGE belum mengoptimalkan seluruh cadangan panas bumi yang terkandung di 15 wilayah kerja miliknya.
"Dengan sisa WKP yang ada, Pertamina diperkirakan masih mempunyai proven reserve sekitar 1.000 MW. Jika dikerjakan dengan optimal tentunya target yang dicanangkan bisa mudah dicapai," kata Abadi, Rabu (2/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapasitas listrik yang diproduksi PGE pada 2017 diprediksi sudah melewati produksi yang dihasilkan Chevron Indonesia. Dalam dua tahun ke depan, kapasitas listrik dari energi panas bumi yang akan dihasilkan PGE sebesar 682 MW sedangkan produksi Chevron yang berasal dari proyek Darajat dan Salak selama ini menghasilkan listrik berkapasitas 636 MW.
Fabby Tumiwa, Pengamat Energi dan Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan PGE merupakan pionir dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Bisnis di sektor panas bumi yang membutuhkan modal yang sangat besar dan sumber daya manusia yang mumpuni.
Namun Fabby menyarankan manajemen untuk terus mengoptimalkan bisnis yang selama ini dijalankannya. Sebab, meskipun membutuhkan investasi besar dan memiliki tingkat risiko yang tinggi, namun pemerintah menetapkan harga yang cukup tinggi untuk listrik panas bumi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
"Konsentrasikan saja modalnya untuk investasi PLTP karena harga tarif listrik dari pemerintah cukup tinggi," ungkapnya.
Fabby mengakui, dahulu negosiasi perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) memang menghabiskan waktu cukup lama. Namun saat ini dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2014, maka penandatanganan jual beli tenaga listrik (PJBL) dengan PT PLN (Persero) diwajibkan selesai paling lama enam bulan.
"Tapi memang ada prosesnya sebelum negosiasi PPA dapat dilakukan antara PLN dan pengembang," kata Fabby.