Freeport Mengaku Setor US$15 Miliar ke Pemerintah Sejak 1992

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dicecar pertanyaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pertemuannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid.

Salah satu pertanyaan meluncur dari mulut Anggota MKD Akbar Faisal, yang menyoroti soal cadangan terbukti mineral di Grasberg yang mencapai 2,52 miliar ton bijih. Selain itu, Akbar juga mempertanyakan kontribusi Freeport terhadap perekonomian nasional sejak pertama kali beroperasi pada 1967.

"Berapa yang telah didapatkan Freeport sejak awal beroperasi dan apa yang telah Freeport berikan buat Indonesia," tanya Akbar di gedung DPR, Kamis (3/12).

Pertanyaan Akbar dijawab oleh Maroef Sjamsoeddin dengan tenang. Sambil mencontek data tertulis yang diserahkan anak buahnya, Maroef mengatakan perusahaan tambang emas--yang telah dipimpinnnya sejak 1 Januari 2015--telah memberikan keuntungan langsung buat Indonesia dalam bentuk pembayaran pajak, royalti, dividen, dan iuran lainnya.

"Pada 2014 saja (keuntungan yang Freeport berikan buat Indonesia) sebesar US$500 juta," ujar Maroef.

Sementara sejak perpanjangan kontrak karya pada 1992, Mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Indonesia (BIN) itu mengatakan, sedikitnya Freeport telah membayar ke Pemerintah Indonesia sebesar US$15,8 miliar.

"Sejak kontrak karya yang kedua, 1992 hingga 2014 (sumbangan Freeport) itu sebesar US$15,8 miliar," katanya.

Sebelumnya, Direktur Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Anandy Wati mengatakan pemerintah sampai saat ini baru mengantongi 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia. Namun, Freeport tidak pernah membagikan sebagian labanya (dividen) kepada pemerintah sejak 2012. Padahal, tegas Anandy, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan khusus dari setoran dividen Freeport sebesar Rp1,5 triliun.

Lihat juga: Kementerian Keuangan Tagih Dividen dari Freeport Sejak 2012

"Pemerintah kan punya 9 persen saham Freeport, itu sebenarnya berhak atas dividen. Namun sejak 2012 tidak dibayarkan karena alasan mereka keuntungannya dikapitalisasi untuk reinvestasi," jeals Anandy kepada CNN Indonesia, baru-baru ini. (ags)