Untuk itu, ia menyerahkan keputusan akhir merger tersebut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno selaku perwakilan pemerintah, yang merupakan pemilik saham mayoritas (56,96 persen).
"Kami akan ikut arahan dari pemegang saham (mayoritas), pemerintah. Kami serahkan ke BUMN," ujar Hendi Prio di Hotel Darmawangsa, Selasa (15/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gagasan ini kembali muncul seiring dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan beberapa BUMN dengan lini bisnis yang sama dikelompokkan ke dalam satu perusahaan induk. Tujuannya, untuk mereduksi persaingan di antara perusahaan negara yang memiliki kesamaan lini bisnis.
"Karena holding butuh waktu, jadi minimal kami mulai dulu dengan virtual holding atau membuat roadmap (peta jalan)-nya dulu," ujar Rini beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menyatakan wacana penggabungan PGN dan Pertagas berpotensi menurunkan harga gas hingga 30 persen. Upaya tersebut diyakininya akan memberikan banyak benefit bagi para konsumen.
Selain itu, ia berharap penggabungan PGN dan Pertagas akan memuluskan kebijakan pembukaan akses (open acces) penggunaan pipa gas bumi, yang termaktub dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa.
"Integrasi bisnis antar PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dengan PT Pertamina Gas, anak usaha PT Pertamina (persero), merupakan hal yang akan berdampak besar bagi efisiensi bisnis gas,” kata Sudirman. (ags)