
Usul Pemakaian Nuklir untuk Listrik Segera Mendarat ke Jokowi
Selasa, 15 Des 2015 19:50 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Energi Nasional (DEN) tengah merampungkan draf Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang akan dikirim ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir bulan ini. Salah satu butir draf tersebut adalah usulan pemanfaatan energi nuklir untuk proyek pembangkit listrik di Indonesia.
Anggota DEN Tumiran mengatakan dibukanya opsi pemanfaatan energi nuklir didasarkan oleh ancaman krisis energi yang dihadapi Indonesia beberapa waktu ke depan.
"Jadi pertimbangannya soal keberlanjutan, security of supply, dan kapasitas yang besar. Dan itu menjadi pertimbangan,” ujar Tumiran di Jakarta, Selasa (15/12).
Bahkan, DEN menurutnya bakal mengusulkan pemanfaatan energi nuklir bisa masuk ke dalam 23 persen dari seluruh pemanfaatan energi baru terbarukan yang digunakan untuk menghasilkan listrik sampai 2025 mendatang. Nantinya, jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 31 persen hingga 2050.
Ia mengakui, dalam draf RUEN kali ini DEN telah memberikan ruang yang lebih besar terkait pengembangan dan pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi pembangkit di Indonesia.
“Kalau tidak begitu, listrik Indonesia akan tergantung dengan energi fosil semua. Tapi semuanya dikembalikan ke (keputusan) politik," ujar Tumiran.
Sementara itu, Mantan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Marzan Iskandar mengatakan bahwa keputusan untuk pengembangan dan pemanfataan nuklir di Indonesia akan ditentukan oleh Presiden Jokowi.
"Karena selain menjadi Ketua Umum DEN, Presiden juga merupakan pimpinan negara. Jadi balik lagi ke kebijakan beliau," kata Marzan.
Sebelumnya perusahaan pengembang nuklir asal Rusia yakni Rosatom menegaskan minatnya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Tak hanya Rosatom, pemerintah China juga telah siap menanamkan investasi sebesar US$ 12,5 miliar untuk membangun PLTN berkapasitas 5 x 1.000 Megawatt (MW) di Indonesia jika pada akhirnya Pemerintah Indonesia memberikan lanpu hijau untuk proyek ini.
Di mana untuk merealisasikan rencana itu, pemerintah China akan menggandeng perusahaan pelat merah, PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) guna menggarap proyek perdana di Bangka Belitung. (gen/gen)
Anggota DEN Tumiran mengatakan dibukanya opsi pemanfaatan energi nuklir didasarkan oleh ancaman krisis energi yang dihadapi Indonesia beberapa waktu ke depan.
"Jadi pertimbangannya soal keberlanjutan, security of supply, dan kapasitas yang besar. Dan itu menjadi pertimbangan,” ujar Tumiran di Jakarta, Selasa (15/12).
Bahkan, DEN menurutnya bakal mengusulkan pemanfaatan energi nuklir bisa masuk ke dalam 23 persen dari seluruh pemanfaatan energi baru terbarukan yang digunakan untuk menghasilkan listrik sampai 2025 mendatang. Nantinya, jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 31 persen hingga 2050.
Ia mengakui, dalam draf RUEN kali ini DEN telah memberikan ruang yang lebih besar terkait pengembangan dan pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi pembangkit di Indonesia.
“Kalau tidak begitu, listrik Indonesia akan tergantung dengan energi fosil semua. Tapi semuanya dikembalikan ke (keputusan) politik," ujar Tumiran.
Sementara itu, Mantan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Marzan Iskandar mengatakan bahwa keputusan untuk pengembangan dan pemanfataan nuklir di Indonesia akan ditentukan oleh Presiden Jokowi.
Sebelumnya perusahaan pengembang nuklir asal Rusia yakni Rosatom menegaskan minatnya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Tak hanya Rosatom, pemerintah China juga telah siap menanamkan investasi sebesar US$ 12,5 miliar untuk membangun PLTN berkapasitas 5 x 1.000 Megawatt (MW) di Indonesia jika pada akhirnya Pemerintah Indonesia memberikan lanpu hijau untuk proyek ini.
Di mana untuk merealisasikan rencana itu, pemerintah China akan menggandeng perusahaan pelat merah, PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) guna menggarap proyek perdana di Bangka Belitung. (gen/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK