Pemprov Jabar Minta 30 Persen Saham Konsorsium Kereta Cepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta lebih dilibatkan dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dijadwalkan akan dimulai Januari tahun depan. Rencananya Pemprov akan melakukan negosiasi dengan pelaksana proyek, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk mendapatkan kepemilikan saham di perusahaan patungan (joint venture) tersebut.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar Dadang M. Masoem beralasan kalau lokasi proyek yang berada di wilayah administratif provinsi menjadi dasar permintaan tersebut. Rencananya, Pemprov Jabar menginginkan saham sebesar 30 persen di dalam proyek itu.

"Karena meskipun lahan yang dilalui milik PT Jasa Marga Tbk dan PT Perkebunan Nasional VIII, namun itu kan terletak di Jawa Barat. Kami maunya 30 persen, tapi nanti kami lihat kedepannya seperti apa," ujarnya di sela-sela Bogor Economic Summit di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (16/12).

Ia juga menolak jika Pemprov Jabar dinilai meminta jatah saham, sebab pembebasan lahan dan juga perencanaan pengembangan kawasan-kawasan yang nantinya dilewati oleh kereta cepat tersebut dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar.

"Sebenarnya lahan tidak ada masalah karena kan itu mengambil lahan jalan tol Jasa Marga dan Perkebunan Nasional , tapi ada salah satu point stop yang masih mengambil lahan masyarakat. Kami harap nanti lokasinya bisa digeser-geser agar tidak mengambil lahan masyarakat," tambahnya.

Pilihan Redaksi Libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Siapkan 10 Kereta Tambahan Pemda Jabar Usul Konsorsium BUMD-BUMN di Proyek Kota Walini Wijaya Karya Incar Laba Bersih Naik 20 Persen Tahun Depan

Dadang mengatakan jika permintaan tersebut disetujui konsorsium proyek kereta cepat, maka saham Pemprov dalam konsorsium tersebut akan diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemprov juga siap mencari dana untuk bisa menyuntik BUMD agar bisa memiliki 30 persen saham KCIC.

Sayangnya, Pemprov masih belum tahu sumber pendanaan ini akan berasal dari mana. "Penyertaan modal pasti ada. Apakah nanti dalam bentuk obligasi, dana himpunan masyarakat, atau apa masih belum ditentukan," tambahnya.

Sebagai informasi, kepemilikan KCIC sendiri saat ini dipegang oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan China Railway International Co. Ltd. Diketahui, 60 persen saham dikuasai Indonesia dan sisa 40 persen dikuasai oleh China.

PSBI sendiri merupakan perusahaan patungan antara PT Wijaya Karya Tbk dengan porsi kepemilikan 38 persen, PT Kereta Api Indonesia dengan porsi kepemilikan 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII dengan porsi kepemilikan 25 persen, dan PT Jasa Marga Tbk dengan porsi kepemilikan 12 persen. (gen)