Jokowi Minta Pengesahan APBD Tidak Molor

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dapat mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 tepat waktu.

“Awal pekan ini saya sudah serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), saya minta DPRD mendorong pelaksanaan program sejak awal Januari agar tidak terjadi kontraksi," kata Jokowi saat membuka Munas IV Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adkasi), dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (17/12).

Ia menyebutkan, saat ini masih ada daerah yang menempatkan dana Rp 259 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau bank daerah yang semestinya bisa dibelanjakan dan akan berdampak besar kepada perekonomian.

“Besar sekali angka itu, kalau digunakan akan mendorong perekonomian. Kalau masih seperti itu, tahun depan tidak akan ditransfer ke kas atau dalam bentuk tunai tapi kemungkinan surat utang, artinya hanya yang digunakan yang akan keluar," kata Jokowi.

Pilihan Redaksi Novanto Mundur, Jokowi Diminta Sejahterakan Rakyat Papua Rizal Ramli: Kasus Setya Novanto Pelajaran untuk Pejabat Lain Setelah Pelawak, Giliran Komika Diundang Makan Jokowi

Mantan Walikota Solo juga minta agar DPRD mengawal dan mengontrol anggaran agar ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Namun tentunya dengan menjaga transparansi anggaran.

"Beri porsi lebih besar pada belanja produktif, belanja aparatur yang tidak penting hilangkan, masukkan ke belanja modal dan produktif," ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan agar peraturan daerah (Perda) yang dibuat jangan terlalu rumit, sehingga proses pembangunan tidak terjerat oleh peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sendiri.

"Keberhasilan juga tercapai jika ada paradigma, pola pikir sama tentang ke mana melangkah, apa tujuan pembangunan dan apa indikator keberhasilan pembangunan. Jangan sampai sudah kerja keras indikatornya beda, sehingga sumber daya yang dikeluarkan tidak efektif," tuturnya. (gen)