YLKI Desak BPK Audit Harga Keekonomian BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM). Audit diperlukan agar penetapan harga BBM penugasan oleh pemerintah lebih transparan dan akuntabel.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI mengapresiasi keputusan pemerintah menurunkan harga BBM penugasan jenis premium dan solar. Namun, ia berpandangan seharusnya kebijakan itu didahului oleh audit BPK agar lebih transparan dan akuntabel.

"Jangan menurunkan harga BBM, tapi harga keekonomian BBM itu sendiri masih tanda tanya besar,"ujar Tulus melalui keterangan tertulis YLKI, Rabu (23/12).

Lihat juga: Pemerintah Incar Rp16 Triliun Dana Ketahanan Energi

Menurutnya, pemerintah jangan hanya berencana menurunkan harga BBM, tetapi gagal menurunkan harga kebutuhan pangan dan atau tarif transportasi umum. Seharusnya, lanjut Tulus, ketika ongkos produksi turun, maka harga jual juga turun.

"Jika harga BBM turun, tetapi harga kebutuhan pokok tidak turun, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem pasar kebutuhan pokok," tuturnya.

Untuk itu, kata Tulus, pemerintah harus bisa menerapkan kebijakan harga BBM yang lebih cerdas dan berkesinanbungan dengan menerapkan kebijakan dana cadangan minyak atau oil fund. Dana cadangan ini dijadikan semacam tabungan ketika harga minyak mentah turun dan sebaliknya bisa untuk menyubsidi saat harga minyak naik.

"Artinya jika harga minyak mentah dunia turun, maka harga BBM tidak perlu turun. Sebaliknya, jika harga minyak mentah dunia naik, pun harga BBM tidak perlu naik," tuturnya.

Model seperti ini dinilai YLKI lebih memberikan kepastian berusaha, baik untuk sektor ritel, pengusaha angkutan, dan juga masyarakat konsumen. Dengan demilian masyarakat tidak terombang-ambing dengan fluktuasi harga BBM. (ags/ags)