Hemat 15% Anggaran, KKP Kembalikan Rp1,5 Triliun ke Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp1,5 triliun atau 15 persen dari total pagu Rp 10,5 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja menuturkan efisiensi dilakukan berdasarkan instruksi Menteri KKP Susi Pudjiastuti setelah melakukan evaluasi kinerja belanja kementerian.

"Menteri menetapkan kami harus melakukan penghematan, efisiensi dan dikembalikan ke negara. Jadi pada bulan Oktober kami sudah menetapkan Rp1,5 triliun kami  kembalikan ke kas negara, sehingga yang tersisa adalah Rp9 triliun," jelasnya di Jakarta, Selasa (29/12).

Kendati berhemat, Sjarief mengatakan KKP tetap menjaga kualitas belanja sesuai dengan target dan program kerja. Dia menilai, penggunaan uang negara yang efisien dengan target yang sama akan menjadikan kualitas belanja lebih baik.

“Dari Rp 9 triliun tersebut, sekarang ini sudah berlangsung proses, saat ini kami sudah mencapai sekitar Rp 8,1 triliun, sehingga sebetulnya diujung akhir, kami berharap serapan kami di atas 90 persen dari uang yang tersisa, karena yang Rp 1,5 triliun sudah dikembalikan, dengan target output yang tetap," ujarnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi cara KKP mengelola anggaran, yang dianggapnya bisa menjadi teladan kementerian dan lembaga lain.

“27 Oktober yang lalu Presiden menetapkan bahwa KKP menjadi suatu model pengelolaan anggaran pemerintah yang sehat. Kementerian dan lembaga yang lain diminta untuk mengikuti pola kerja KKP, dengan suatu permintaan anggaran tersebut bisa di-carry over ke 2016,” tuturnya.

Sjarief menambahkan, hasil dari penghematan anggaran tahun ini yang sebesar Rp1,5 triliun akan dikembalikan ke KKP pada tahun anggaran 2016. Dengan demikian, tahun depan alokasi belanja KKP akan meningkat, yakni Rp13,8 triliun ditambah dengan Rp1,5 triliun hasil efisiensi. Seluruh anggaran itu rencananya akan digunakan untuk memperluas program layanan masyarakat, seperti pembelian kapal, penambahan jaring apung dan alat tangkap.