Jusuf Kalla Kembali Minta Pemda Tempatkan Agen di BKPM

Jakarta, CNN Indonesia -- Kendati dinilai tidak efektif, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berkukuh mengusulkan Pemerintah Daerah untuk menempatkan perwakilan di kantor pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) demi memudahkan proses perizinan investasi antar pusat dan daerah.

"Indonesia memiliki dua macam birokrasi, yaitu birokrasi sektoral oleh Kementerian teknis dan birokrasi daerah. Maka dari itu, daerah akan kita undang untuk berkantor di sini, sehingga memudahkan para investor berurusan dengan sektor-sektornya," jelas JK di Gedung BKPM, Senin (11/1).

Dengan adanya percepatan izin penanaman modal, ia berharap hal itu bisa menjadi daya saing utama berinvestasi di Indonesia. Atas dasar itu, JK juga meminta daerah mempersingkat alur perizinan usaha selain meminta perwakilan daerah berkantor di BKPM.

"Kita punya birokrasi yang lamban akibat aturan yang lamban dan melelahkan. Karena itu, kita memotong banyak langkah itu dengan paket kebijakan agar tercermin bahwa kita konsisten memperbaiki birokrasi pemerintahan yang efisien dan cepat," tambahnya.

Menanggapi ucapan JK, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan penempatan perwakilan daerah di kantor BKPM sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ia mengatakan langkah ini kurang efektif dalam kurun 1,5 bulan sejak kebijakan tersebut dilaksanakan.

Pasalnya, ada beberapa perwakilan daerah yang ramai didatangi investor, tetapi ada juga beberapa perwakilan daerah yang jarang didatangi penanam modal untuk berkonsultasi. Maka dari itu, ia menilai penempatan perwakilan daerah di BKPM dikatakannya sangat tidak efisien.

"Kami sudah pernah lakukan anjuran Wakil Presiden untuk mengajak perwakilan daerah berkantor di Kantor BKPM, bahkan tepat setelah beliau menganjurkan hal itu. Tapi efektifitasnya selama 1,5 bulan itu memang dikatakan minim," ujar Franky di lokasi yang sama.

Sebagai kompensasinya, Franky mengatakan BKPM kini berkomunikasi dengan kantor perwakilan setiap provinsi di DKI Jakarta karena dianggap lebih mudah.

"Kalau investor ada kesulitan, perwakilan provinsi di Jakarta sudah mengatakan siap akan memfasilitasi. Selain masalah koordinasi kami juga memikirkan penyederhanaan izin daerah, jadi itu pun sedang kami bicarakan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD)," jelasnya.

Pilihan Redaksi 19 Negara jadi Target Utama BKPM Sedot Investasi Tahun Ini BKPM Sundul Usulan Revisi 4 Sektor DNI ke Menko Perekonomian Pemerintah Daerah Diharap Segera Pangkas Ongkos Transportasi

Sebelumnya, JK pernah menginstruksikan BKPM untuk menaruh perwakilan daerah di kantor BKPM dalam jangka waktu satu bulan. Langkah ini dianggapnyaa lebih efisien dibandingkan menugaskan pegawai BKPMD melakukan promosi investasi kesana kemari.

"Jadi daerah jangan hanya menunggu, tapi juga harus aktif. Nanti kalau investasi di daerah situ kosong, nanti dibilangnya pusat tidak memperhatikan daerah," ujar JK pada Februari tahun lalu. (gir/gen)