Tim Khusus Valuasi Saham Freeport Terbentuk Pekan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan tim khusus pemerintah yang akan melakukan evaluasi harga saham divestasi PT Freeport Indonesia terbentuk pekan ini. Sebelumnya pemerintah memperoleh harga penawaran US$1,7 miliar untuk biaya pembelian 10,64 persen saham divestasi berdasarkan valuasi yang dilakukan perusahaan tambang asal Amerika tersebut.

"Kami sudah layangkan surat untuk dapatkan wakil dari kementerian terkait, format SK (Surat Keputusan) mengenai tim juga sudah disusun, mudah-mudahan minggu ini selesai karena kami harus cepat bekerja," kata Muhammad Hidayat, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (20/1).

Hidayat mengatakan, tugas utama tim adalah melakukan evaluasi untuk menentukan nilai kewajaran harga penawaran saham yang disodorkan Freeport. Sehingga, tim tersebut beranggotakan perwakilan pemerintah dari sejumlah instansi seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Kejaksaan Agung.

Selain melakukan evaluasi internal, pemerintah juga menugaskan penilai independen untuk melakukan valuasi kewajaran harga saham tersebut.

"Awal Minggu depan diharapkan sudah ada pertemuan dengan tim ini. Minggu kemarin sudah membahas yang awal sekali soal penawaran ini, bagaimana menyelesaikan ke depan, makanya harus melibatkan kementerian/lembaga lain," katanya.

Dengan melakukan evaluasi harga saham tersebut, pemerintah ingin mendapat kepastian dari opini yang beredar di masyarakat bahwa harga saham US$1,7 miliar yang ditawarkan Freeport terlalu mahal. Pasalnya, manajemen Freeport sama sekali tidak menjelaskan asumsi yang digunakan sehingga muncul harga tersebut.

"Sekali lagi, harus ada kesepakatan harga. Kalau kami lihat kemahalan, ya kami panggil Freeport, kenapa tawarkan harga setinggi ini," katanya.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai harga saham yang ditawarkan manajemen Freeport kepada pemerintah terlalu mahal. Menurut Rini, Kementerian BUMN juga melakukan evaluasi terhadap saham perusahaan tambang emas tersebut dengan meminta bantuan kepada Danareksa dan Mandiri Sekuritas.

Pilihan Redaksi Robert Schroeder Jadi Presdir Sementara Freeport Indonesia Presdir Freeport Mundur, Fahri Hamzah Dorong Lagi Pansus DPR Menteri Rini: Harga Saham Freeport Terlalu Mahal

“Saya juga belum mengetahui nilai (saham Freeport) itu didasari apa. Apakah net present value, apakah book value of asset, ataukah dihitung dari reserve dari tembaga dan emasnya. Itu yang kita belum tahu,” ujarnya.

Dia menduga, harga saham tersebut ditetapkan Freeport mengacu pada cadangan (reserve) mineral yang masih terkandung di tambang Grasberg. Namun, Rini berpendapat nilai tersebut tidak mencerminkan harga sebenarnya mengingat saat ini harga mineral termasuk tembaga dan emas sedang terpuruk.

Namun demikian, Rini kembali menegaskan ketertarikan konsorsium BUMN tambang untuk mencaplok 10,64 persen saham Freeport. Pasalnya, perusahaan itu termasuk perusahaan tambang besar di Indonesia.

“Karena ini tambang-tambang milik bangsa Indonesia jadi kami dari BUMN yang badan usaha milik negara tentunya berharap bisa berpartisipasi di tambang-tambang besar seperti ini,” ujarnya. (gen)