Barekraf Ajukan Keringanan Pajak untuk Produksi Film di RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf) mengusulkan fasilitas keringanan pajak bagi pelaku industri film nasional dan asing yang melakukan syuting di Indonesia. Keringanan pajak yang akan diperjuangkan Barekraf berupa pemangkasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Kepala Barekraf Triawan Munaf menuturkan keringanan pajak tersebut diperlukan guna menggairahkan industri perfilman nasional yang saat ini terkesan jalan di tempat atau stagnan.

"Kami inginnya untuk produksi (film) ada keringanan pajak, untuk orang luar yang mau syuting di Indonesia ada keringanan pajak," ujarnya usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/1).

Lihat juga: Pemerintah AS Sodorkan Usulan Privatisasi 11 Sektor Usaha

Triawan mengatakan, kebijakan semacam ini lazim di dunia karena sudah diterapkan hampir di semua negara. Menurutnya, hanya Indonesia yang belum memberikan fasilitas keringanan pajak atas kegiatan produksi film di wilayahnya.

"Orang syuting di Indonesia dan bisa memperkenalkan Indonesia 100 persen, kita (akan) berikan keringanan pajak, karena itu memperkenalkan Indonesia ke luar negeri," jelasnya.

Selain itu, Triawan juga memastikan industri jasa perfilman akan dihapus dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Sejalan dengan kebijakan ini, pemodal asing bebas untuk berbisnis bioskop dengan catatan hanya di daerah-daerah yang belum tersedia bioskop.

Lihat juga: Industri Film Diliberalisasi, Asing Bebas Kuasai Bioskop

Kendati demikian, Triawan tidak bisa menjamin fasilitas fiskal dan liberalisasi industri perfilman bakal langsung menggairahkan bisnis film nasional. Menurutnya, butuh waktu bagi calon investor untuk mengkalkulasi rencana bisnisnya di Indonesia.

"Enggak ada jaminan, ketika kemudahan diberikan mereka mau langsung investasi, tapi kita harapan kegairahan produksi dari investor asing untuk bermitra," tuturnya. (ags/gen)