DPRD Maluku Tolak Rencana Pemda Pakai APBD di Blok Masela

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Maluku menyoroti rencana pemerintah daerah setempat menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk investasi dalam pengelolaan blok minyak dan gas Masela.

kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengingatkan Pemda agar jangan sampai rencana investasi itu memberatkan dan mengganggu pembiayaan program pembangunan di daerah.

"Untuk penyertaan investasi blok migas Masela 10 persen dari APBD Maluku, agar DPRD bersama Gubernur Maluku mengawal betul prosesnya karena secara umum pemerintah sudah merestui memberikan hak ini ke provinsi," kata Edwin di Ambon, Senin (25/1).

Menurutnya, sekarang Pemda Maluku harus menyikapi dengan bijak persoalan pembiayaan pengelolaan hak parisipasi (PI) Blok Masela yang nilainya ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah.

Edwin mengatakan, pola penanganan atau pembayaran PI harus dibicarakan secara baik agar tidak menjadi beban daerah ke depan.

Dia menegaskan, anggaran daerah tidak bisa dimanfaatkan untuk penyertaan modal seperti itu sehingga dibutuhkan anggaran memadai dari pihak ketiga.

"Bisa pihak ketiga atau pihak manapun yang akan digunakan nantinya haruslah tidak menjadi beban masyarakat untuk jangka panjang, baik dari tingkat suku bunga maupun tata cara pengembaliannya," ujar Edwin.

Dia berharap pembiayaan itu menggunakan dana yang tidak memberatkan. Menurutnya, legislatif sudah mendiskusikan beberapa pola pembiayaan yang dinilai bisa dijadikan solusi.

"Kami juga akan mengundang orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu guna memberikan masukan bagi DPRD dan akan meneruskannya dalam bentuk pertimbangan ke gubernur untuk nantinya diputuskan," kata Edwin.

Membengkaknya nilai penyertaan modal oleh Pemprov Maluku dalam pengelolaan blok migas Masela hingga mencapai triliunan rupiah ini setelah Inpex Masela Ltd menemukan cadangan gas besar yang membentang dari Kepulauan Babar hingga laut Banda. (ags)