Izin Rencana Pengeboran Lapindo Ditentukan Bulan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap mengkaji rencana PT Lapindo Brantas dalam melakukan pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) di Sidoarjo, Jawa Timur meski penolakan terhadap rencana pengeboran anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) tersebut terus bergulir.

"Lapindo seperti yang sudah saya sampaikan akan dibuat Focus Group Discussion (FGD) dan akan mengundang para ahli. Nanti kita akan putuskan karena bisnis itu tidak hanya bicara uang," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Istana Negara, Jakarta (28/1).

FGD dijadwalkan bakal digelar awal Februari 2016, dan akan menghasilkan keputusan layak atau tidaknya pengeboran dilakukan pada bulan yang sama.

Seperti diketahui, dalam work budget and program (WP&B) yang diajukan ke meja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Lapindo Berantas berencana melakukan pemboran sumur baru yang berada 2,5 kilometer (km) dari lokasi semburan lumpur di Sidoarjo.

Akan tetapi, di tengah persiapan perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk masyarakat sekitar dengan alasan meminimalisir terjadinya kembali semburan lumpur. Rencana pemboran juga tidak bisa dikerjakan karena Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas belum mengeluarkan persetujuan mengenai faktor keselamatan kerja pengeboran dan spud in.

Pilihan Redaksi Mengabadikan Tragedi 1965 dalam Sastra Energi Mega Persada Kantongi Perpanjangan Kontrak Blok Gebang DPR Dukung Pemerintah Larang Lapindo Lanjutkan Pengeboran

Meski mengaku akan tetap mengkaji rencana pengembangan, Sudirman menegaskan bahwa rencana Lapindo harus memperhatikan  aspek sosial, masyarakat, dan lingkungan.

"Bisnis itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat dan lingkungan. Belum-belum sudah menimbulkan reaksi dan kasihan juga," imbuh Sudirman.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Hary Poernomo menilai, rencana Lapindo yang hendak mengebor sumur gas baru di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan rencana yang berbahaya.

"Saya melihat di sini pemerintah ada keragu-raguan. Pemerintah harus realistis dan tegas. Kalau ada potensi bahaya dan pemerintah mau melindungi masyarakat, batalkan saja kontrak ini," cetus Hary. (gen)