Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku, saat ini pihaknya sedang membuka pembicaraan dengan sedikitnya tiga perusahaan kilang yang berada di kawasan Asia meliputi: India, Taiwan, dan Singapura.
"Selama ini kalau ada produk dari luar negeri dan dalam negeri yang tidak bisa kita olah, kita jual dalam bentuk crude itu. Sedangan kita impor produk lagi atau beli lagi produk. Nah ada potensi lain bahwa crude yang kita miliki di luar negeri dan tidak bisa diolah di dalam negeri, kalau itu diolah di kilang lain, mungkin akan lebih baik ketimbang impor produk," ujar Dwi saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (1/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berangkat dari hal tersebut, ia meyakini pihaknya mampu menekan biaya produksi dan pengiriman minyaknya ke Indonesia.
Bebaskan PPN
Sementara mengenai rencana pembelian minyak mentah dari 14 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di dalam negeri yang diwacanakan beberapa waktu lalu, jajaran perusahaan migas pelat merah tersebut berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bisa membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut.
"Kita kan pertama ada beberapa hal yang kita harapkan, kalau bisa pajak 3 persen tidak dikenakan. Kalau toh ekspor, tidak dikenakan pajak. Kita sedang negosiasi dengan mereka," tandas Dwi.
Beberapa waktu lalu Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan mulai 2016 pemerintah akan membatasi aktivitas ekspor minyak mentah yang menjadi jatah kontraktor dalam kontrak bagi hasil.
"Targetnya (dari kebijakan ini) volume minyak mentah domestik tambahan yang bisa diperoleh dari dalam negeri mencapai 200.385 bph dari 400 ribu per bph yang selama ini diekspor," ujar Wiratmaja belum lama ini. (gir/gen)