Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan hal itu seperti ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung.
“Perpres-nya (Perpres 107/2015) itu sudah jelas tidak ada jaminan pemerintah sehubungan dengan pinjaman maupun anggaran pemerintah. Tidak ada dari APBN. Itu jelas di Perpres. Kalau kita melanggar, kita dipidana,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Umpamanya konsesi dikasih 50 tahun tetapi kemudian pemerintah merubah 30 tahun dan trasenya harus diganti. Jadi harus ada investasi tambahan. Nah, itu kita harus diberi jaminan bahwa kita bisa bernegosiasi lagi,” ujarnya.
“Tanya ke swasta-swasta lah. Dia pinjaman ke mana-mana pasti ada bahwa harus ada jaminan dari pemerintah sehubungan dengan (kepastian) aturan,” ujarnya.
“Kalau mau minta diaudit silakan diaudit. Kami terbuka saja. Yang saya sedihkan adalah bahwa seringkali ini orang bicara tanpa data yang jelas, tanpa fakta yang jelas. Kami terbuka. Semua itu terbuka dan proyek ini memang betul-betul business to business (B2B),” ujarnya. (gir/gen)