OJK Tetapkan Tujuh BPD Sebagai Penyalur KUR Baru Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah telah menambah tujuh bank baru sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini dengan total kredit yang disalurkan mencapai Rp103,24 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih mencari sembilan bank lagi yang berminat menyalurkan KUR, sehingga total bank penyalur KUR berjumlah 19 bank termasuk tiga bank yang tahun lalu sudah lebih dulu melakukan tugas tersebut yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan tujuh bank baru telah menjalani kualifikasi dan tahapan seleksi yang ditentukan oleh instansinya.

Ia menjelaskan, alasan dipilihnya tujuh bank tersebut karena telah memenuhi persyaratan yang diminta OJK. Antara lain angka kredit macet (Non Performing Loan/NPL) yang masih di bawah 5 persen serta berpengalaman dalam penyaluran kredit sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Tidak mungkin kami izinkan memberikan KUR kalau tidak memiliki kapasitas penanganan dan track record. Karena sudah ditetapkan, maka bank-bank ini akan diawasi lebih ketat oleh OJK,” kata Muliaman di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (11/2).

Ia menuturkan, sebanyak 70 persen alokasi anggaran KUR tahun ini diberikan kepada tiga bank BUMN yang tahun lalu telah melakukan penyaluran KUR, yaitu BRI yang mendapat alokasi Rp67,5 triliun, BNI dengan alokasi Rp11,5 triliun, Bank Mandiri dengan alokasi Rp13 triliun.

Sementara Rp11,24 triliun sisanya akan disalurkan oleh 16 bank penyalur baru. Terdiri dari tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti BPD Kalimantan Barat, BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Yogyakarta, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Barat, BPD Jawa Tengah dan BPD Sumatera Utara.

Pilihan Redaksi Perusahaan Pembiayaan Berharap Bisa Ikut Salurkan KUR Rp1,2 T Percepat KUR, Kementerian Koperasi dan UKM Gandeng Perbankan BRI Cetak Laba Rp25,2 Triliun pada 2015

“Selebihnya bank nasional swasta dan BPD, yang lain boleh ikut sepanjang memenuhi persyaratan. Sistemnya terbuka. kalau penuhi syarat bisa gabung kapan saja,” kata Muliaman.

Kredit Produktif

Pemerintah juga akan lebih mendorong penyaluran kredit ke arah usaha produktif. Selama ini diketahui akibat profil risiko bisnis yang ringan penyaluran KUR mayoritas diberikan kepada usaha yang bergerak di bidang perdagagan atau ritel.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan anggaran negara tersebut juga akan didorong untuk mendanai usaha yang berbasis padat karya.

“KUR harus ada, jelas. Tapi kami tidak mau didominasi oleh sektor perdagangan hanya karena profil risiko perdagangan yang dianggap lebih terkendali. Kami minta perbankan dan kementerian teknis untuk dorong sektor dan pelaku usaha yang selama ini tidak tersentuh KUR,” katanya. (gen)