2016, Menkeu Sebut Defisit Penerimaan Negara Rp200 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memprediksi realisasi penerimaan negara bakal meleset (shortfall) Rp200 triliun dari target sampai akhir tahun. Prediksi tersebut diungkapkan Bambang dalam rapat kerja Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (17/2).

Bambang mengatakan shortfall tersebut juga sudah memperhitungkan potensi pertumbuhan alamiah penerimaan pajak tahun lalu yang dijadikan acuan kenaikan target tahun ini.

Menurutnya pertumbuhan penerimaan pajak 2016 minimal 13 persen dari realisasi 2015. Angka ini berasal dari pertumbuhan alamiah, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2016 yang ditargetkan masing-masing sebesar 5,3 persen dan 4,7 persen serta usaha tambahan (extra effort) 3 persen.

"Target akan kami buat se-realistis mungkin. Pertumbuhan 13 persen dari penerimaan pajak kemarin. Dari angka itu kira-kira ada shortfall Rp200 triliun. Belum lagi ada potensi berkurangnya Pajak Penghasilan (PPh) sektor migas. Belum lagi ada tax amnesty," ujar Bambang.

Pilihan Redaksi Menkeu Bidik Deposan BUMN dan K/L untuk Tekan Bunga Bank Menkeu Enggan Gunakan Pajak untuk Batasi Deposito BUMN DPR Desak APBNP Segera Dibahas Akibat Harga Minyak dan Pajak

Untuk penerimaan dari sektor migas, Bambang mengatakan tahun ini akan sulit. Oleh karena itu potensi penerimaan yang berasal dari sektor tersebut juga akan mengalami perombakan di APBNP 2016 nanti.

"Rendahnya harga komoditas, PNBP dari royalti tambang juga lebih rendah dari yang kami bayangkan, maka struktur penerimaan diperkirakan akan rendah," jelasnya.

Per 5 Februari, pemerintah telah mengantongi penerimaan negara sebanyak Rp94,9 triliun. Penerimaan tersebut meliputi perpajakan sebesar Rp78,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp16,1 triliun.

Jika dilihat dari sisi belanja, telah terealisasi sebesar Rp164,9 triliun dengan meliputi belanja pemerintah pusat Rp64,8 triliun yang terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (KL) Rp27,8 triliun dan non KL sebesar Rp37 triliun. Sementara untuk dana transfer daerah diketahui sudah mencapai Rp100,1 triliun. Dalam posisi tersebut, defisit anggaran sudah mencapai Rp70 triliun. (gen)