Salah satu kontrak yang diprioritaskan adalah proyek-proyek kilang minyak dan gas, dengan mendorong investor dari negara manapun untuk terlibat di dalamnya.
"Pemerintah sudah tegas menetapkan tahun ini sebagai tahun percepatan kerja, maka saya kejar, dorong agar semua kementerian percepat tanda tangan kontrak," ujarnya di gedung Kementerian ESDM , Senin (29/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengkritik gaya kerja model lama di kementerian-kementian, yang kerap mengulur-ulur waktu penandatanganan kontrak kerja sama.
Wajib di Atas 90 Persen
Pada pekan pertama Januari 2016, Jokowi mengungkapkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan telah mempelopori penandatangan kontrak kerja sama dengans wasta.
Aksi cepat kedua kementerian itu, lanjut presiden, memberikan dampak positif berupa perputaran uang yang cukup signifikan di dalam negeri.
"Saya lihat yang dulu-dulu (Kementerian) ESDM Agustus (realisasi anggarannya) masih 10 persen, tahun lalu realisasinya 64 persen.Tahun ini harus di atas 90 persen, harus, tidak boleh ada tawaran," katanya tegas.
Alasan Jokowi mematok target tersebut adalah karena banyak proyek-proyek strategis di sektor energi yang sudah banyak dikerjakan swasta dan BUMN. Untuk itu, dia mempertanyakan apa yang kemudian dikerjakan oleh Kementerian ESDM selaku otoritas terkait di sektor ESDM
"Kementerian (ESDM) ngapain? Urusan masih banyak sekali. Listrik di desa bagian timur, pipa-pipa gas rumah tangga kalau tidak diurus, mau sampai kapanpun tidak akan pernah dikerjakan," ucapnya.
Dia kembali menekankan, "tinggalkan pola lama. Kontrak ditandatangani, besok harus dikerjain cepat. Ditandatangani cepat, dikerjakan cepat, diselesaikan, tapi kualitasnya jangan jelek." (ags)