Dewan Karet Indonesia Protes Aturan DNI Baru ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) menyatakan protes atas ketentuan kepemilikan modal di bidang usaha karet remah (crumb rubber) yang dibuka 100 persen untuk investor asing.

Ketua Umum Dekarindo Azis Pane mengatakan asosiasi telah menyampaikan surat protes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sudah berikan surat kepada Presiden, agar aturan DNI mengenai crumb rubber jangan seluruhnya dibuka ke asing," kata Aziz saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/3).

Aziz membantah pernyataan Menteri Perindustrian Saleh Husin yang sebelumnya menyatakan bahwa bidang usaha crumb rubber hanya mampu menyerap 700 ribu ton bahan baku, sehingga diperlukan tambahan investasi asing agar dapat optimal.

"Pernyataan ini sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta dan data perkaretan nasional. Data menunjukan bahwa 3,2 juta ton produksi bahan baku karet alam setiap tahun habis diolah menjadi crumb rubber," katanya.

Justru katanya terdapat kelebihan kapasitas terpasang pengolahan industri crumb rubber sebesar 2 juta ton per tahun, jika pertumbuhan produksi karet alam bisa mencapai 5 persen setiap tahunnya.

"Justru sebenarnya industri pengolahan crumb rubber yang ada mengalami inefisiensi operasional pabrik karena utilitas kapasitas terpasang tidak normal," katanya.

Saat ini, Indonesia diketahui telah bergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) bersama Malaysia dan Thailand untuk meningkatkan harga karet di tingkat petani. Di dalam kerjasama tersebut telah disepakati adanya pengurangan volume ekspor selama Maret hingga Agustus 2016.

Namun Aziz menegaskan kendati Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) setuju, pembelian bahan baku karet alam dari petani karet oleh industri pengolahan crumb rubber anggota Gapkindo masih tetap dilakukan.

"Karena kami tetap mengamankan tingkat efisiensi operasional pabrik dengan tidak menurunkan lebih rendah lagi utilisasi kapasitas terpasang. Karena yang selama ini pun belum optimal," katanya.

Pilihan Redaksi Pemerintah Wajibkan Proyek Infrastruktur Gunakan Karet Lokal Pengusaha Lokal Tolak Usulan Liberalisasi Industri Karet

Thailand Mengancam

Dampak negatif lain dari dibukanya investasi asing dalam usaha crumb rubber, lanjut Aziz, adalah ancaman masuknya investor Thailand untuk investasi baru maupun mengakuisisi pabrik-pabrik yang ada.

Ia menilai saat ini Thailand terus mengincar Indonesia sebagai ladang bisnis crumb rubber karena karet alam di Thailand telah menjadi komoditas politik.

"Di sana pemerintah yang berkuasa menyediakan dana untuk membantu petani karet, jika harga melemah maka pemerintah Thailand membeli karet petani di atas harga pasar," katanya.

Berangkat dari itu, Dekarindo meminta Jokowi untuk tidak mengeluarkan investasi bidang usaha industri crumb rubber dari DNI. Bahkan ia meminta adanya moratorium terhadap investasi baru di industri tersebut.

“Saya akan minta rapat lagi dengan Menko Darmin Nasution dalam forum yang lebih kecil dan khusus," katanya.