Pemerintah Siapkan Beleid Gasifikasi Batu Bara

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerl (ESDM) akan merilis beleid teranyar mengenai ketentuan gasifikasi batu bara Coal Gasification (CG).

Beleid yang akan berbentuk Peraturan Menteri (Permen) ESDM tersebut, diperlukan dalam rangka mengimplementasikan subtansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara khususnya mengenai upaya peningkatan nilai tambah atas komoditas pertambangan mineral mentah.

“Tidak sampai setahun regulasinya, pokonya secepatnya, itu dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen),” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko di Jakarta, Jumat (11/3).

Sujatmiko mengungkapkan satu poin penting yang akan dibahas dalam beleid gasifikasi batubara mencakup bagaimana pemerintah bisa mengutip royalti dari kegiatan tersebut.

Ia menambahkan cara penghitungan royalti sendiri akan dikalkulasi dari jumlah batu bara yang diolah dan volume gas yang dihasilkan.

Selain membahas poin di atas, Sujatmiko bilang pemerintah juga akan membenahi mekanisme penerbitan izin usaha pertambangan.

Ini dikakukan lantaran pelaku usaha kegiatan gasifikasi batu bara bisa berbeda dengan pemegang IUP.

"Tapi tidak perlu lelang, cukup kerjasama saja sama pemilik IUP,” imbuh Sujatmiko.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki pilot project mengenai upaya gasifikasi batubara.

Untuk itu, tahun ini pemerintah akan didorong agar badan bisa masuk untuk mengolah gasifikasi batubara tersebut.

“Kita sudah punya pilot projectnya, dan akan kita dorong supaya ada  badan usaha yang masuk kesitu,” terangnya, Sabtu (12/3).

Seperti diketahui, gasifikasi batubara merupakan proses untuk mengubah batubara padat menjadi gas batubara yang mudah terbakar atau combustible gases.

Diman upaya ini bakal menjadi sumber energi baru yang bersih dan ramah lingkungan. Bahkan bisa memberikan nilai tambah dibidang mineral dan batubara (minerba).

“Dan itu akan dikeluarkan regulasi baru bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di bidang minerba dalam konteks hilirisasi,” tandasnya. (dim)