Ekonomi Sulit, YLKI Minta Iuran BPJS Kesehatan Tak Dinaikkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pasalnya, kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) adalah kebijakan yang kontraproduktif dan tidak memiliki empati di tengah lesunya perekonomian dan menurunnya daya beli masyarakat.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri naik per 1 April 2016.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan hingga kini BPJS belum memiliki standar pelayanan minimal yang jelas, sehingga hampir di semua lini pelayanan BPJS masih sangat mengecewakan masyarakat.

“Masih banyak pasien yang ditolak opname di rumah sakit tanpa alasan yang jelas. Sekalipun diterima rumah sakit, tapi service rumah sakit terhadap peserta BPJS sangat timpang dibanding dengan peserta non BPJS dan seabreg kekecewaan seperti obat tertentu yang tidak ditanggung, antrian panjang, hingga pasien menjemput ajal karena belum ada tindakan medis,” tutur Tulus, Senin (14/3).

Selain itu, lanjut Tulus, kenaikan tarif BPJS juga melanggar prinsip kegotongroyongan yang menjadi "jiwa" asuransi sosial dalam BPJS.

“Jika tarif BPJS terus dinaikkan, apa bedanya BPJS dengan asuransi komersial? Kenaikan iuran BPJS bisa dikategorikan melanggar Nawacita,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Tumpang Tindih dengan BPJS, Apindo Tolak Iuran Tapera Pemerintah Urung Tetapkan Besaran Iuran Tapera 7 juta Wajib Pajak Ditargetkan Lapor SPT Online Tahun Ini Jokowi Restui Iuran BPJS Naik Per 1 April 2016

Tulus menilai apabila pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS, seharusnya yang dinaikkan adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi tanggungan negara. Pemerintah harus menambah besaran iuran PBI, sebagai tanggungjawab konstitusional negara bahwa kesehatan adalah hak asasi warga negara.

“Seharusnya pemerintah justru berterima kasih pada peserta BPJS mandiri, bukan malah mengeskploitasinya dengan menaikkan tarifnya. Pemerintah bisa menggunakan separuh dari dana cukai rokok yang diperolehnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, kendati ada iuran BPJS, masyarakat lebih banyak mengeluarkan biaya untuk kesehatan. Hal itu terjadi akibat dari pelayanan BPJS masih buruk.

“Berapapun iuran yang diberikan BPJS, maka finansial BPJS akan tetap defisit, bahkan jebol jika belum ada perbaikan fundamental dari sisi hulu, yakni memperbaiki perilaku hidup sehat masyarakat (dengan tindakan preventif promotif), dan mengembalikan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat pada pelayanan kesehatan tingkat dasar,” ujarnya. (gen)