Bank Dunia: Laju Ekonomi RI Bergantung Investasi Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,1 persen untuk 2016 dan 5,3 persen pada 2017 hanya bisa dicapai dengan masuknya investasi swasta dan kebijakan fiskal.

"Indonesia perlu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dunia dengan pertumbuhan yang melambat dan lemahnya harga komoditas serta aliran modal perdagangan," ujar Country Director Bank Dunia Rodrigo A. Chavez di Jakarta, Selasa (15/3).

Bank Dunia menilai belanja infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tahun ini masih diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan hingga 5,1 persen tahun ini.

"Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi dibandingkan dengan negara-negara eksportir komoditas lainnya yang terdampak perlambatan ekonomi global. Tapi pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen masih kurang untuk menyerap tenaga kerja yang jumlahnya mencapai 3 juta setiap tahunnya," ujar Rodrigo.

Pertumbuhan investasi yang dilakukan oleh pemerintah memang meningkat 42 persen secara tahunan tahun lalu, namun investasi swasta cenderung stagnan.

Pilihan Redaksi Menko Darmin: Capital Flow Jadi Alasan Menguatnya Rupiah China Patok Target Pertumbuhan Ekonomi 6,5-7% Tahun Ini Jokowi Klaim Penguatan Rupiah Berkat Paket Kebijakan Ekonomi IMF Beri Sinyal Bakal Pangkas Lagi Proyeksi Ekonomi Global

Agar penyerapan kerja dapat maksimal, Bank Dunia melihat perlu adanya peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang didukung oleh reformasi kebijakan yang komprehensif.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menilai Indonesia memiliki banyak sektor industri yang masih bisa tumbuh secara signifikan tahun ini, salah satunya yakni industri manufaktur.

"Namun masih banyak kebijakan yang menghambat pertumbuhan industri tersebut. Sementara pemerintah sudah melakukan reformasi kebijakan dalam 6 bulan ke belakang, namun perlu adanya aksi nyata lebih lanjut untuk membuat para investor nyaman dan mau meningkatkan investasinya," katanya.

Dari segi penerimaan negara, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan perpajakan salah satunya melalui penguatan sistem administrasi perpajakan, meningkatkan investasi teknologi dan sistem manajemen data. (gen)