Dubes Inggris Kritik Transparansi dan Konsistensi Regulasi RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Inggris menilai Indonesia memiliki potensi besar bagi investor asing maupun lokal. Namun, pemanfaatan potensi itu terhalang oleh kurangnya konsistensi dan transparansi regulasi yang dibuat pemerintah.

"Apabila Indonesia memiliki regulasi yang lebih konsisten dan lebih transparan, Indonesia bisa mempercepat pertumbuhan investasi," tutur Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik saat menghadiri Forum Diskusi Investasi 'Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah', di Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut Malik, regulasi yang baik adalah regulasi yang sederhana, konsisten, dan transparan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan kerja keras dan koordinasi yang baik.

Inggris, lanjut Malik, memiliki pengalaman melakukan penyederhanaan 3 ribu peraturan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dilakukan oleh kantor khusus yang bertugas melakukan koordinasi dan penyederhanaan regulasi.

Pilihan Redaksi Ayo Berinvestasi Sekarang, Tuai Kemudian Hari RI Gandeng Belgia Kembangkan Teknik Pengurasan Sumur Migas Keputusan Masela Molor, SKK Migas Sebut akan Terjadi PHK RI Ingin Reaktivasi Kerja Sama Dagang Australia Menguntungkan

Setiap regulasi harus dikonsultasikan dengan kementerian dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelaku usaha, konsumen, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Saya dengar Indonesia juga mempunyai persyaratan hukum yang sama tapi tidak diimplementasikan secara konsisten," ujarnya.

Selain masalah regulasi, lanjut Malik, pelaku bisnis juga meminta perbaikan infrastruktur di Indonesia. Hal itu penting untuk mengurangi biaya logistik antar kota dan pulau.

Oleh karenanya, Malik menyambut baik upaya Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki regulasi melalui deregulasi sejumlah peraturan dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia.

"Saya melihat dari awal, Presiden (Jokowi) sangat fokus pada isu ekonomi, dia (Presiden Jokowi) sangat fokus untuk memperbaiki regulasi dan infrastruktur," ujarnya.

Sebagai informasi, tahun lalu, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara dalam survey kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Angka itu naik 11 peringkat dari tahun sebelumnya. Sementara, berdasarkan survey yang sama, peringkat indikator memulai usaha Indonesia mengalami penurunan dari 155 menjadi 173. (gen)