Menkeu Tugaskan Dirjen Pajak Telusuri Temuan 'Panama Papers'

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Selasa, 05/04/2016 11:52 WIB
Menkeu Tugaskan Dirjen Pajak Telusuri Temuan 'Panama Papers' Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) menyalami Direktur Jenderal Pajak yang baru Ken Dwijugiasteadi (kiri) di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (1/3). (Antara Foto/Ahmad S)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro langsung merespon cepat bocoran data penggelapan pajak “Panama Papers" dengan menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menindaklanjuti temuan itu.

Bocoran data investasi firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, menarik perhatian Bambang karena dianggap bisa menjadi sumber informasi baru mengenai potensi pajak yang selama ini belum terlacak.

"Saya sudah minta ke Pak Ken (Dwijugiasteadi), Dirjen Pajak, tolong data yang disebut sebagai Panama Papers kita pelajari," ujarnya di kantor pusat DJP, Selasa (5/4).


Menkeu pernah mengungkapkan ada potensi harta kekayaan milik para wajib pajak sekitar Rp 4.000 triliun yang selama ini belum terkena pajak. Dia merinci, sekitar Rp 1.400 triliun merupakan harta kekayaan yang belum dikenai pajak dan disetorkan ke DJP, sedangkan sisanya sekitar Rp 2.700 triliun merupakan simpanan orang kaya Indonesia di sejumlah bank di luar negeri.

"Tapi tentunya yang ingin saya tekankan bahwa data sementara ini,  yang kami miliki itu tidak berasal dari sana (Panama Papers)," tegasnya.

Karenanya, Bambang memastikan jajarannya akan mengecek validitas dokumen Panama Papers untuk disingkronkan dengan data yang terekam di DJP.

Namun, Menkeu belum berani menyimpulkan adanya indikasi upaya pelarian aset sejumlah besar wajib pajak hanya dengan bermodalkan bocoran data investasi firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca.

"Yang pasti kami ingin menelusuri aset-aset milik orang Indonesia.  Apakah itu dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk aset tetap yang belum pernah dilaporkan di dalam SPT. Itu intinya yang menjadi fokus dari Dirjen Pajak tahun ini," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 11,5 juta dokumen investasi berkapasitas 2,6 terabit milik Mossack Fonseca bocor ke media Jerman, Suddeutsche Zeitung dan dibagikan kepada ICIJ, untuk kemudian diselidiki oleh lebih dari 100 grup media di dunia.

Dokumen yang diberi label "Panama Papers" itu mengarah kepada 214 ribu entitas perusahaan di banyak negara. Mossack Fonseca sendiri memiliki cabang di lebih dari 35 negara. Dokumen itu menyebutkan nama 140 tokoh politik, termasuk 12 pemimpin atau bekas pemimpin negara.

Disebutkan pula dalam dokumen tersebut 2.960 nama wajib pajak Indonesia yang tercatat sebagai klien dari 43 perusahaan offshore yang terafiliasi dengan Mossack Fonseca.
Berdasarkan literatur, perusahaan offshore adalah perusahaan yang beroperasi di mancanegara dan dibentuk guna mengkapitalisasi modal para kliennya. Dalam konteks Mossack Fonseca, dana yang dipercayakan para kilennya diputar oleh perusahaan offshore di negara-negara yang memberikan fasilitas perpajakan (tax haven). (ags/gen)