DPR Tak Temukan Indikasi Pelanggaran Hukum dari Panama Papers

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kegiatan menanamkan investasi yang dilakukan 214 ribu perusahaan dan individu melalui firma hukum Mossack Fonseca tidak memiliki indikasi pelanggaran hukum. Padahal, firma hukum yang berbasis di Panama disebut sebagai fasilitator pencucian uang bagi para pengemplang pajak global.

"Ini kan usaha orang kaya mengakumulasikan kekayaannya dengan peluang yang dimungkinkan," ujar Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Selasa (5/4).

Sebelumnya, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) membocorkan dokumen investasi para pemimpin dunia, pengusaha, politisi, selebriti, hingga olahragawan, yang dilakukan melalui Mossack Fonseca.

Dokumen rahasia ‘Panama Papers’ yang dirilis ICIJ dalam situsnya disebutkan, Mossack Fonseca tak segan-segan membantu kliennya melakukan penipuan berkedok investasi atau yang sering dikenal dengan skema Ponzi.

ICIJ juga menelusuri aksi penipuan berkedok investasi yang dilakukan Mossack Fonseca hingga ke Indonesia. Perusahaan investasi kecil di Indonesia pernah mengaku terafiliasi dengan perusahaan hasil bentukan Mossack Fonseca di Virgin Islands British. Perusahaan itu didirikan khusus untuk menipu dan berhasil menjarah modal hingga US$150 juta dari sekitar 3.500 investor.

Sayangnya ICIJ tidak menyebutkan identitas perusahaan afiliasi Mossack Fonseca di Indonesia itu. Karenanya, Hendrawan berharap rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat dibuat secara rinci dan cermat.

Pilihan Redaksi Melalui Perusahaan Panama, Assad Biayai Perang Suriah Bocoran Panama di Sepak Bola, dari Messi Hingga Jerome Valcke Dirjen Pajak Pilih Data Resmi G20 Ketimbang 'Panama Papers'

"Ketika membahas RUU Tax Amnesty, mengantisipasi komplikasi dan kompleksitas transfer untuk menghindari pajak," ujar legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Dia berharap RUU Tax Amnesty nantinya menjadi repatriasi aset. Terlampau banyak pengemplang pajak yang menyimpan uang di luar negeri. Menurutnya, percuma apabila mereka hanya membayar denda tetapi tidak menarik uangnya ke dalam negeri.

"Jadi seharusnya target uangnya bisa ke dalam negeri dan dimanfaatkan untuk pembangunan," katanya. (gen)