Direktur Utama Antam Tedy Badrudjaman mengatakan hal itu sangat membantu proyek yang akan dibangun perusahaan di Gresik, Jawa Timur. Di mana nantinya transaksi lumpur anoda bisa menjadi lebih murah dan membuat biaya operasional lebih efisien.
"Sangat otomatis bisa berguna untuk transfer lumpur anoda. Tanpa ada PPN, ya semakin bagus buat kami," ujar Tedy di Jakarta, Kamis (14/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, saat ini komoditas emas masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan Antam. Mengutip laporan keuangan 2015 perseroan, penjualan emas tercatat sebesar Rp7,31 triliun, atau 70,49 persen dari total penjualan Antam senilai Rp10,37 triliun sepanjang periode tersebut.
Sebagai informasi, saat ini Antam berencana membangun proyek lumpur anoda dan permurnian logam mulia (precious metal refinery) yang dilakukan bersama PT Smelting dan Freeport, di mana Antam akan menyediakan dana sisa rights issue untuk membiayai proyek ini. Jika rampung, nanti proyek ini bisa memproses 6 ribu ton lumpur anoda per tahunnya dan bisa menghasilkan 60 ton emas.
"Kalau dibilang pembebasan PPN ini bisa mempercepat proyek lumpur anoda ya tidak juga, karena kami masih menunggu FS dari Freeport. Katanya mereka kan mau diintegrasikan dengan smelter milik mereka di Gresik," jelas Tedy.
Sebagai informasi, pembebasan PPN lumpur anoda ini sebelumnya tercantum di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang diteken Presiden Joko Widodo pada 22 Desember 2015 lalu.
Peraturan itu kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.03/2016. Namun, negara bakal tetap memungut PPN apabila perusahaan pembeli lumpur anoda tidak mengolah bahan baku tersebut menjadi emas batangan atau pembelian lumpur anoda yang bebas PPN tersebut diketahui dijual lagi ke pihak lain. (gen)