Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menyiapkan pendidikan bagi pekerja kasar Indonesia secara gratis. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, layanan pendidikan penting bagi buruh guna meningkatkan daya saing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Sekarang tidak lagi bersaing dengan Jawa, tetapi dengan Thailand, Myanmar, Filipina, Singapura. Apakah siap bersaing? Harus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya," kata Dede kepada demonstran di depan Gedung DPR, Jakarta, Minggu (1/5).
Salah satu tuntutan demo buruh 2016 adalah menolak tenaga kerja asing, meski Masyarakat Ekonomi Asean telah dimulai sejak Desember 2015. Dede berharap pemerintah, termasuk imigrasi benar-benar memperhatikan dan mengawasi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Politikus Partai Demokrat ini menuturkan, tenaga kerja asing yang masuk hanya bekerja setara dan di atas supervisor.
"Sehingga mereka tidak bekerja sebagai pekerja kasar," ucap dia.
Senada, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat, masuknya warga asing menjadi ancaman buruh kasar Indonesia. Menurutnya, banyak warga asing yang menjadi buruh kasar di Indonesia bersifat ilegal.
Legislator Partai Gerindra ini meminta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Dirjen Imigrasi bertanggungjawab atas masuknya buruh kasar asing. Ia menilai pemerintah harus menjamin pekerja kasar Indonesia tidak tertindas.
"Berkeahlian khusus dan belum ada yang menguasainya di Indonesia, tidak masalah. Jangan sampai yang dapat dikerjakan buruh kasar Indonesia, diberikan kepada warga asing," ucap Fadli melalui keterangan tertulis.
Usulan program pelatihan juga disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Menurutnya, pelatihan perlu dilakukan secara simultan sebagai afirmasi dan proteksi pekerja kasar lokal era pasar bebas.
Ia meminta pemerintah mendorong pengusaha meningkatkan daya saing buruh. Sehingga Indonesia tidak tertinggal bangsa lain dalam kompetisi sumber daya manusia.
Menurutnya, peningkatan keterampilan dapat diwujudkan melalui kondusifnya hubungan industrial bagi kesejahteraan buruh. Dia berpendapat, pekerja kasar seharusnya dilihat sebagai aset, bukan beban atau faktor produksi.
"Kesejahteran yang cukup akan mendorong produktivitas buruh. Mereka merasa dihargai dan bekerja giat dan gembira," kata Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini.
(gir/gir)