OJK Incar Pertumbuhan Premi Asuransi Nelayan

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan premi asuransi umum maupun jiwa yang berasal dari nelayan. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menganggarkan dana sebesar Rp250 miliar untuk memberikan perlindungan berupa asuransi kepada sejuta nelayan.

Anggaran tersebut merupakan komitmen lanjutan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam yang disahkan oleh DPR pada pertengahan Maret lalu. Melalui UU ini pemerintah diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk melindungi nelayan, penambak ikan dan garam dalam skema asuransi.

Kepala Bagian Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi OJK Rianto mengatakan dari program tersebut OJK berharap ada pertambahan premi sebesar 250 ribu untuk asuransi umum maupun jiwa.

"Kami upayakan dari Rp250 miliar untuk 1 juta nelayan berarti ada sekitar premis baru mencapai 250 ribu, itu bisa dibagi dua untuk asuransi jiwa dan sebagian lagi asuransi umum," ujar Rianto dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (2/5),

Rianto mengatakan pengembangan jaminan sosial hasil disahkannya UU tersebut bisa saja meluas, mengingat keinginan pemerintah agar nelayan seperti nelayan tambak bisa terlibat menjadi peserta jaminan sosial.

"Keinginan dari Bu Menteri (Susi Pudjiastuti) setidaknya pihak keluarga ahli waris bisa dapat santunan, mengenai besaran masih kita diskusikan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Nasional (PKJSN) Ridwan Max Sijabat mengatakan karena nelayan merupakan pekerja informal maka sudah menjadi kewajiban dari BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para nelayan dengan jaminan sosiasl yang mereka selenggarakan.

"Sebelum dillindungi asuransi komersial, nelayan harus memiliki perlindungan dasar terlebih dahulu yaitu perlindungan dasar dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ridwan.

Pilihan Redaksi Sulit Tekan Biaya, BCA dan BTPN Tanggapi Dingin Insentif OJK OJK Wajibkan Tambah Modal Inti, Bank Kecil Harap Undur Diri Penuhi Ketentuan OJK, Bank MNC Siap Tambah Modal Inti Rp500 M

Ridwan mengatakan risiko nelayan mendapat kecelakaan kerja bahkan sampai meninggal dunia dalam menjalankan aktivitasnya sangat besar.

Ia berharap, pemerintah dalam menyusun peraturan pemerintah (PP) mengenai peraturan pelaksanaUU No 7 Tahun 2016 juga mengacu pada aturan yang sudah ada yakni UU SJSN dan UU BPJS. Salah satunya mengenai perlindungan terhadap pekerja informal termasuk di dalamnya nelayan dan petambak ikan serta garam.

"Jadi tidak ada UU yang berlawan satu dengan yang lainnya,” jelasnya. (gir)