Menkeu: Belanja Infrastruktur Bebas dari Pemangkasan Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menegaskan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp50,01 triliun pada tahun ini hanya diperuntukan bagi belanja operasional.

"Belanja operasional (yang dipangkas), bukan belanja infrastruktur," tegas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/5).

Pilihan Redaksi Kemenko Ekonomi: Shortfall Pajak Pemicu Pangkas Belanja K/L Anggaran Dipangkas, Kementerian PUPR Tunda Lelang Proyek Menkeu Potong Belanja K/L, Dengan atau Tanpa Tax Amnesty

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan pemangkasan anggaran K/L dilakukan dalam rangka efisiensi belanja operasional dan belanja non prioritas.

Tujuan akhirnya, kata Askolani, agar belanja negara dapat lebih efektif dan optimal.

"Nanti persisnya tunggu di RAPBNP (mengenai) langkah kebijakan lain yang akan dilakukan," tuturnya.

Askolani mengatakan penghematan anggaran belanja K/L tersebut tidak ada kaitannya dengan rencana kebijakan amnesti pajak yang sampai saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU)-nya masih dibahas di parlemen.

Dengan demikian, ia menegaskan dengan atau tanpa kebijakan amnesti pajak, K/L tetap tidak bisa menghindar dari pemangkasan anggaran pada tahun ini.

"Yang pasti, penghematan tersebut tidak ada kaitannya dengan tax amnesty," katanya melalui pesan singkat.

Sebelumnya, pada 12 Mei 2016 terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L).  Beleid tersebut menegaskan alokasi belanja K/L dipangkas dari pagu awal Rp784 triliun di APBN 2016 menjadi Rp738 triliun dalam APBn Perubahan nanti. (ags)