Penghapusan PPh Bunga Obligasi Negara Berimbas ke Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara menilai rencana penurunan suku bunga obligasi negara melalui penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi tersebut, akan berimbas kepada imbal hasil obligasi yang diterbitkan swasta.

Suahasil mengatakan, perusahaan swasta selalu menjadikan bunga obligasi negara sebagai acuan dalam menetapkan suku bunga obligasi yang akan diterbitkannya.

“Kalau korporasi mau menjual obligasi, sebagian investor akan melihat lebih dulu bunga obligasi pemerintah dan meminta korporat juga memberi bunga yang sama. Kalau PPh kami hilangkan, semuanya turun yieldnya,” ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut Suahasil, usulan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu untuk menghapus PPh atas bunga deposito bakal dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh tahun ini.

“Agendanya pembahasan UU PPh itu setelah menyelesaikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak, tetapi belum tahu kapan selesai dibahas karena pasti panjang meskipun kami masukkan tahun ini,” kata Suahasil.

Pilihan Redaksi RI jadi Penerbit Surat Utang Syariah Valas Terbesar di Dunia Pemerintah Pangkas Bunga Obligasi dengan Menghapus PPh Terungkap, AS Berutang Rp1.551 Triliun kepada Arab Saudi

Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan menjelaskan, pengenaan PPh pada bunga obligasi mempengaruhi permintaan imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi dari para investor dalam lelang.

Akibatnya, meskipun negara mendapatkan penerimaan pajak namun pemerintah harus membayar bunga yang lebih tinggi.

“Kalau tanpa withholding tax (PPh) mungkin investor minta yield 7 persen. Begitu ada withholding tax, investor minta 7,2 persen. Kalau investor minta 7,2 persen jadi terbentuk harga di market 7,2 persen,” ujar Robert.

Selain ingin mengurangi pembayaran bunga yang lebih tinggi, ia melihat kebijakan penghapusan PPh atas bunga obligasi telah banyak dilakukan pemerintah negara lain.

“Kami benchmark di banyak negara, ada negara yang meninjau bond (obligasi) itu tidak kena pajak. Obligasi itu kan untuk membantu pemerintah kok dipajakin lagi,” ujarnya.