Nasabah Bank Permata Tak Takut Data Kartu Kreditnya Diperiksa

Jakarta, CNN Indonesia -- Dampak negatif aturan wajib lapor transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak telah dirasakan sejumlah bank yang banyak menerima permintaan penutupan kartu kredit dari nasabahnya.

Namun, manajemen PT Bank Permata Tbk justru mengaku nasabahnya tidak bereaksi berlebihan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi tersebut.

Roy Arfandy, Direktur Utama Bank Permata menjelaskan respons terbanyak yang diberikan nasabahnya atas aturan yang diteken Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada akhir Maret lalu hanya berupa permintaan penjelasan lebih detail atas aturan tersebut.

“Memang ada beberapa nasabah yang menanyakan atau mencari penjelasan terkait aturan ini. Namun, saya belum melihat ada reaksi berlebihan, misalnya sampai menutup kartu karena adanya aturan ini,” ujar Roy Arfandy, Direktur Utama Bank Permata, Rabu (18/5).

Sebelumnya Steve Marta, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) membenarkan adanya peningkatan jumlah penutupan kartu oleh nasabah.

Pilihan Redaksi Tak Hanya BCA, Nasabah juga Tutup Kartu Kredit di Bank Lain Aturan Wajib Lapor Gerus Transaksi Kartu Kredit BCA 12 Persen OCBC NISP dan Bank Mega Kebanjiran Penutupan Kartu Kredit

Ia menuturkan, PMK yang diinspirasi oleh direktorat jendral pajak mengenai kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit telah membuat nasabah gerah.

“Maklum, sekitar 70-80 persen pemegang kartu kredit adalah pegawai atau karyawan. Sehingga, ada kekhawatiran transaksi mereka tergambar dan akan berdampak pada pembayaran pajak,” imbuh Steve.

Seperti dilaporkan sebelumnya, permintaan penutupan kartu kredit atau permintaan untuk menurunkan batas kredit oleh nasabah telah dialami oleh PT Bank Central Asia Tbk, PT OCBC NISP Tbk, dan PT Bank Mega Tbk.