Rini mengatakan selama ini ketergantungan pembiayaan perusahaan BUMN mayoritas berasal dari pinjaman perbankan, padahal kemampuan bank dalam menyalurkan pinjaman terbatas ditambah bunganya yang cukup tinggi.
"Indonesia ini perlu memperdalam pasar keuangannya karena sekarang korporasi hampir 78 persen pendanaannya dari perbankan. Sangat baik kalau ini lebih di balance dengan instrumen pasar modal," kata Rini saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Rabu (25/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesempatan penerbitan obligasi tahun ini juga akan menjadi momentum yang tepat apabila nantinya lembaga rating kredit Standard and Poor's mengganjar Indonesia dengan predikat layak investasi (investment grade).
Saat ini Kementerian BUMN tengah mengebut pembentukan holding BUMN khusus perusahaan tambang, keuangan dan energi. Sebagai tahap awal Kementerian BUMN telah menetapkan holding perusahaan energi yang akan melebur PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Dengan demikian, Pertamina diperbolehkan menerbitkan obligasi.
"Sekarang kami sedang proses holdingisasi. Yang baru selesai keuangan Pertamina, di mana PGN jadi bagian Pertamina. Nanti Pertamina saya harapkan dapat rating. Sehingga bisa terbitkan obligasi jadi bunganya rendah," katanya.
Rini juga berharap pembentukan holding sektor lainnya tersebut bisa tuntas dalam waktu dekat.