Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Komisi VI DPR RI yang membawahi bidang industri investasi dan persaingan usaha pada Senin (30/5). Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, pemanggilan kali ini anggota mempertanyakan keabsahan data nama-nama nasabah penerima pinjaman yang beredar selama ini beredar di media massa.
"Tapi mereka (para direksi) mengakui bahwa data yang selama ini beredar itu benar berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberikan kepada Komisi XI sedangkan kita meminta klarifikasi daftar perusahaan yang mendapat pinjaman dari bank China tersebut," kata Teguh kepada CNNIndonesia.com, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam daftar penerima pinjaman dari tersebut terselip nama-nama perusahaan milik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Arifin Panigoro. Perusahaan PT Bosowa Energi tercatat mendapat kredit dari BRI sebanyak US$143 juta. Dan dari bank yang sama ada PT Semen Bosowa yang diberi pinjaman US$ 55,7 miliar.
Selain itu pinjaman-pinjaman tersebut juga mengucur ke perusahaan yang memiliki bisnis usaha di luar sektor infrastruktur. Hal ini yang dinilai oleh beberapa anggota Komisi VI melanggar kesepakatan awal penarikan pinjaman.
Sebut saja PT Indah Kiat Pulp & Paer yang memang mendapat kucuran kredit dari BRI sebanyak US$175 juta, dari Mandiri sebesar US$50 juta. Indah Kiat merupakan salah anak perusahaan Grup Sinar Mas yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memproduksi berbagai produk kertas.
"Sejak awal, pinjaman CDB oleh pemerintah dan khususnya oleh Menteri BUMN itu dijanjikan khusus untuk pembiayaan infrastruktur, tapi ternyata ada pinjaman yang mengalir ke perusahaan-perusahaan yang bukan sektor infrastruktur. Perusahaan itu diketahui memiliki kondisi keungan yang sudah berdarah-darah," kata Teguh.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, dalam penjelasan yang disampaikan dalam rapat tertutup dengan Komisi VI, para direksi ketiga bank tersebut berkilah pinjaman dari CDB tersebut merupakan pinjaman yang bersifat fleksibel dengan tingkat bunga yang kompetitif.
"Sehingga mereka bilang tidak harus ke infrastruktur dan itu sudah dicairkan semua US$3 miliar itu sudah habis," kata Teguh.
Panggil Kembali
Komisi VI akan kembali memanggil para direksi minggu depan guna meminta daftar resmi nama-nama perusahaan yang menerima pinjaman. Jika tidak ada aral melintang pertemuan antara Menteri BUMN, para direksi dan Komisi VI akan dilakukan minggu depan.
“Kami ingin memastikan jangan sampai bank-bank ini dipaksa untuk menerima pinjaman tersebut atas alasan politik atau kepentingan tertentu," kata Teguh. (gen)