Serapan Anggaran Negara Rendah, Pola Belanja Belum Berubah

Jakarta, CNN Indonesia -- Alokasi anggaran belanja negara tahun ini sebesar Rp2.095,7 triliun, bertambah Rp111,6 triliun dibandingkan dengan pagu tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.984,1 triliun. Namun bertambahnya anggaran belum diimbangi dengan kualitas serapan anggaran yang optimal.  

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) Kementerian Keuangan dalam situsnya mencatat realisasi belanja negara hingga 29 April 2016 baru sebesar Rp544,8 triliun atau 26 persen dari pagu. Serapan anggaran itu tak jauh beda dengan kualitas belanja negara empat bulan pertama tahun lalu, yang sebesar Rp498,7 triliun atau 25,1 persen dari pagu.

Pemerintah pusat, yang mendapat tanggung jawab membelanjakan anggaran Rp1.325,6 triliun, sampai dengan April baru menghabiskan 20,8 persen atau Rp276,2 triliun. Sementara tahun lalu, realisasi belanja dalam empat bulan pertama sebesar Rp267,4 triliun atau 20,3 persen.

Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja pegawai paling konsisten, yakni terserap sekitar 28 persen selama periode Januari-April dalam dua tahun terakhir. Secara nominal terjadi pertambahan, dari Rp83,5 triliun pada April tahun lalu menjadi Rp97,3 triliun.

Untuk belanja barang mengalami peningkatan cukup lumayan. April tahun lalu tercatat serapan anggarannya sebesar Rp25,5 triliun atau 10,7 persen dari pagu Rp238,8 triliun. Sementara April tahun ini terserap Rp42,4 triliun atau 13 persen dari pagu Rp325,4 triliun.

Pilihan Redaksi Amankan APBNP 2016, Pemerintah Masih Berniat Tambah Utang Pemerintah Siapkan Aset Penjaminan Sukuk Bernilai Rp12,5 T Pajak Sulit Diandalkan, Setoran Negara Turun 10% Hingga April

Sementara belanja modal, yang seyogyanya menjadi stimulus fiskal, telah menghabiskan anggaran sebesar Rp18 triliun atau 8,9 persen dari pagu Rp201,6 triliun Terjadi peningkatan serapan dana dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang sebesar Rp8,6 triliun atau 3,1 persen dari pagu Rp275,8 triliun.

Buat Bayar Utang

Komponen biaya berikutnya, yang juga masuk dalam pos belanja pemerintah pusat adalah kewajiban untuk mengangsur atau membayar utang, baik ke kreditur domestik maupun global. Porsi penyerapan anggarannya terbesar kedua setelah belanja pegawai, yakni mencapai Rp63,5 triliun atau 34,3 persen dari pagu tahun ini Rp184,9 triliun.

Sementara hingga April tahun lalu, porsi anggaran untuk bayar utang yang disetor pemerintah ke kreditur sebesar Rp52,7 triliun atau 33,8 persen dari pagu Rp155,7 triliun.

Beban utang terbesar yang harus dibayarkan pemerintah dalam empat bulan pertama tahun ini adalah ke kreditur dalam negeri, yakni sebesar Rp59 triliun, sedangkan sisanya untuk bayar utang luar negeri sebesar Rp4,5 triliun.

Hemat Subsidi

Seiring dengan anjloknya harga komoditas energi dan kebijakan pemerintah memangkas subsidi, pos belanja subsidi turun signifikan pada Januari-April 2016. apabila pada empat bulan pertama 2015 pemerintah menghabiskan anggaran Rp69,1 triliun untuk subsidi, maka hingga April lalu anggaran yang keluar dari kas negara untuk menyubsidi rakyat hanya Rp40,3 triliun.

Berdasarkan jenisnya, subsidi energi turun hampir Rp21 triliun, dari Rp51,3 triliun pada April 2015 menjadi Rp30,4 triliuun pada April tahun ini. Subsidi BBM yang didistribusikan melalui PT Pertamina (Persero) berkurang hampir separuhnya, dari sebelumnya Rp34,9 triliun menjadi Rp17,6 triliun. Sementara subsidi listrik berhasil dihemat sebesar Rp3,6 triliun.

Sementara anggaran yang ditransfer ke daerah hingga Apri lalu baru diserap oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp268 triliun atau 34,9 persen dari total jatah Rp770,2 triliun. Dana desa yang mendapatkan porsi anggaran Rp47 triliun, pada periode itu baru terserap Rp17,6 triliun atau 37,5 persen. (ags/gen)