Demi melaksanakan impor tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong tidak hanya menugaskan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti tahun lalu, namun juga memberi kesempatan bagi pengusahaan swasta untuk masuk. Dari rencana 27.400 ton impor daging yang akan dilakukan, Pemerintah memberi jatah impor 11.900 ton bagi perusahaan swasta.
Sementara itu, sisa impor rencananya akan ditugaskan kepada Perun Bulog sebanyak 10 ribu ton, sebanyak 5 ribu ton diimpor PT Berdikari (Persero), dan sebanyak 500 ton daging akan diimpor oleh PD Dharma Jaya, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di sektor peternakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Thomas mengatakan impor daging sapi nantinya hanya akan memenuhi kebutuhan konsumsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan sebagian Jawa Barat mengingat konsumsi terbesar daging sapi ada di wilayah tersebut.
Selain kebutuhan Jabodetabek lebih besar, Pemerintah juga tak mau mematikan peternak lokal dengan memasukkan sapi impor ke daerah-daerah di luar Jabodetabek. Menurut Thomas, kebijakan impor ini ditujukan untuk menjaga pasokan, sehingga harga yang diterima masyarakat lebih stabil.
"Kami harus menempatkan isu pada masing-masing tempatnya, satu sisi impor untuk menjaga stok dan supaya punya amunisi untuk mengguyur pasar bila bergejolak," terangnya.
Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), konsumsi daging sapi impor pada 2015 tercatat sebesar 237.890 ton atau mengambil porsi 36 persen dari total konsumsi daging sapi sebesar 653.890 ton. Sementara itu, pada tahun ini konsumsi daging sapi diperkirakan meningkat 10 persen menjadi 738.025 ton. (gen)