Revisi Lifting, Menteri ESDM Sebut Lebih Baik Dibanding 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan revisi target minyak siap jual (lifting) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 masih lebih baik dari realisasi lifting minyak 2015.

Tahun lalu, pemerintah memasang target lifting minyak 825 ribu barel per hari (bph), namun hanya terealisasi 777,56 ribu bph. Sementara dalam APBN 2016 target lifting ditetapkan 830 ribu bph, namun dalam RAPBNP tahun yang sama targetnya diusulkan turun jadi 810 ribu bph.

"Volume memang turun tapikan lifting-nya tidak beda jauh, tidak sampai 3 persen kan bedanya. Tidak mencapai target memang tapi lebih baik bila dibandingkan tahun lalu, ini relatif ada perbaikan," ungkap Sudirman usai rapat bersama Badan Anggaran DPR, Senin (6/6).

Pilihan Redaksi Genjot Produksi Blok Mahakam, Pertamina Siapkan Modal Besar Petronas Tunda Pengeboran Dua Sumur Tahun Ini Pemerintah Ramalkan Rupiah Rp13.500 di RAPBNP 2016

Menurut Sudirman, penurunan lifting minyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya penurunan produksi, berkurangnya investasi di sektor hulu, sulitnya mencari sumber minyak baru, dan permasalahan di Blok Cepu.

"Kecenderungan lifting kita berkurang dari waktu ke waktu karena permasalahan sumur, semakin tua itu sumurnya. Sebagai sumur tua pasti efisiensinya tidak sebaik ketika dulu. Kenapa bisa begitu? Karena dua tahun terakhir investasi di hulu memang rendah karena harga minyak dunia turun juga," papar Sudirman.

Untuk mengantisipasi hal ini, Sudirman menyatakan Kementerian ESDM akan mengupayakan solusi yang tepat, yakni mendorong eksplorasi.

“Kami akan membentuk komite eksplorasi yang dapat mendorong eksplorasi agar dapat lebih progresif lagi," tegas Sudirman.

Namun menurut mantan bos PT Pindad (Persero), solusi eksplorasi ini merupakan solusi jangka panjang karena dampak dari eksplorasi cukup lama. Sedangkan solusi jangka pendek belum dapat dilakukan Kementerian ESDM, karena terkait dengan insentif perpajakan yang berhubungan dengan persetujuan Kementerian Keuangan. (gen)